UU TNI dan UU Polri Paling Banyak Digugat ke MK
Rabu, 07 Januari 2026 - 20:47 WIB
Kemudian, ada juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN digugat 11 kali dan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara digugat sebanyak 9 kali pada 2025.
"Sementara itu, sepanjang tahun 2025, MK menggelar sebanyak 2.163 sidang untuk tiga kewenangan, yakni 1.093 sidang PUU; 2 sidang SKLN; dan 1.068 sidang PHPU Kepala Daerah," ungkap Suhartoyo.
Menurutnya, meskipun terdapat lonjakan penanganan perkara, tahun ini Mahkamah Konstitusi justru berhasil meningkatkan kecepatan penyelesaian permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) dengan rata rata waktu 69 hari kerja. "Capaian waktu ini lebih cepat dibandingkan tahun 2024, yakni rata-rata 71 hari kerja," pungkasnya.
"Sementara itu, sepanjang tahun 2025, MK menggelar sebanyak 2.163 sidang untuk tiga kewenangan, yakni 1.093 sidang PUU; 2 sidang SKLN; dan 1.068 sidang PHPU Kepala Daerah," ungkap Suhartoyo.
Menurutnya, meskipun terdapat lonjakan penanganan perkara, tahun ini Mahkamah Konstitusi justru berhasil meningkatkan kecepatan penyelesaian permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) dengan rata rata waktu 69 hari kerja. "Capaian waktu ini lebih cepat dibandingkan tahun 2024, yakni rata-rata 71 hari kerja," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :