UU TNI dan UU Polri Paling Banyak Digugat ke MK
Rabu, 07 Januari 2026 - 20:47 WIB
loading...
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Foto/Dok MPI
A
A
A
JAKARTA - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri paling banyak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) sepanjang 2025. Hal itu diungkapkan Ketua MK Suhartoyo.
"Berkenaan dengan pengujian undang-undang, tercatat bahwa UU TNI menjadi undang-undang yang paling banyak diuji konstitusionalitasnya pada tahun ini, yakni dengan 20 permohonan, diikuti oleh UU Polri sebanyak 18 permohonan," kata Suhartoyo saat berpidato dalam sidang pleno beragendakan Penyampaian Laporan Tahunan 2025 dan Pembukaan Masa Sidang Tahun 2026 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Namun, seluruh pengujian formil dan materiil UU TNI tidak ada yang diterima oleh MK. Selain dua UU itu, Suhartoyo juga mengungkap regulasi lain yang kerap digugat ke MK, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu telah digugat sebanyak 18 kali.
Baca Juga: Prabowo Sudah Tanda Tangani UU TNI Sebelum Lebaran 2025
Kemudian, ada juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN digugat 11 kali dan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara digugat sebanyak 9 kali pada 2025.
"Sementara itu, sepanjang tahun 2025, MK menggelar sebanyak 2.163 sidang untuk tiga kewenangan, yakni 1.093 sidang PUU; 2 sidang SKLN; dan 1.068 sidang PHPU Kepala Daerah," ungkap Suhartoyo.
Menurutnya, meskipun terdapat lonjakan penanganan perkara, tahun ini Mahkamah Konstitusi justru berhasil meningkatkan kecepatan penyelesaian permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) dengan rata rata waktu 69 hari kerja. "Capaian waktu ini lebih cepat dibandingkan tahun 2024, yakni rata-rata 71 hari kerja," pungkasnya.
"Berkenaan dengan pengujian undang-undang, tercatat bahwa UU TNI menjadi undang-undang yang paling banyak diuji konstitusionalitasnya pada tahun ini, yakni dengan 20 permohonan, diikuti oleh UU Polri sebanyak 18 permohonan," kata Suhartoyo saat berpidato dalam sidang pleno beragendakan Penyampaian Laporan Tahunan 2025 dan Pembukaan Masa Sidang Tahun 2026 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Namun, seluruh pengujian formil dan materiil UU TNI tidak ada yang diterima oleh MK. Selain dua UU itu, Suhartoyo juga mengungkap regulasi lain yang kerap digugat ke MK, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu telah digugat sebanyak 18 kali.
Baca Juga: Prabowo Sudah Tanda Tangani UU TNI Sebelum Lebaran 2025
Kemudian, ada juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN digugat 11 kali dan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara digugat sebanyak 9 kali pada 2025.
"Sementara itu, sepanjang tahun 2025, MK menggelar sebanyak 2.163 sidang untuk tiga kewenangan, yakni 1.093 sidang PUU; 2 sidang SKLN; dan 1.068 sidang PHPU Kepala Daerah," ungkap Suhartoyo.
Menurutnya, meskipun terdapat lonjakan penanganan perkara, tahun ini Mahkamah Konstitusi justru berhasil meningkatkan kecepatan penyelesaian permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) dengan rata rata waktu 69 hari kerja. "Capaian waktu ini lebih cepat dibandingkan tahun 2024, yakni rata-rata 71 hari kerja," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
