Peningkatan Kasus Covid-19 Tidak Terkendali, Pemerintah Harus Lakukan Ini
Rabu, 16 September 2020 - 12:36 WIB
Syahrizal menjelaskan, pemerintah harus meningkatkan pemantauan perilaku masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan di tingkat rumah tangga. Caranya, bisa dengan membentuk rukun tetangga (RT) siaga. Bukan memasang portal.
"Artinya, pengurus RT bersama-sama bidan desa dengan pengawasan puskesmas melakukan pemantauan. Minimal (mengecek) suhu untuk setiap keluarga. Itu yang dilakukan di Wuhan. Setelah di-lockdown, seluruh warga didatangi dan dipantau petugas
kesehatan," tuturnya.
(
).
Kemudian, pemerintah harus mengurangi pergerakan orang di luar rumah hingga 50 persen. Pengajar di Universitas Indonesia
(UI) itu menyatakan kalau perlu pengurangan ini dilakukan di semua sektor.
"Jangan dibagi-bagi sektor esensial dan nonesensial. Saya kasihan mereka yang di sektor pariwisata. Itu sangat luas
bidangnya dan beragam. Tapi dipukul rata. Kalau misalnya, pusat kerumunan, seperti tempat hiburan, saya setuju (ditutup atau
dikurangi)," paparnya.
Dia menuturkan pemerintah harus bisa memilah-milah sektor mana yang boleh beroperasi atau berapa jumlah pengurangan pekerja di lokasi kerja. "Itu yang dimaksud Pak Jokowi. Kita harus melihat secara mikro, dalam artian berbasis data," pungkasnya.
"Artinya, pengurus RT bersama-sama bidan desa dengan pengawasan puskesmas melakukan pemantauan. Minimal (mengecek) suhu untuk setiap keluarga. Itu yang dilakukan di Wuhan. Setelah di-lockdown, seluruh warga didatangi dan dipantau petugas
kesehatan," tuturnya.
(
Baca Juga
Kemudian, pemerintah harus mengurangi pergerakan orang di luar rumah hingga 50 persen. Pengajar di Universitas Indonesia
(UI) itu menyatakan kalau perlu pengurangan ini dilakukan di semua sektor.
"Jangan dibagi-bagi sektor esensial dan nonesensial. Saya kasihan mereka yang di sektor pariwisata. Itu sangat luas
bidangnya dan beragam. Tapi dipukul rata. Kalau misalnya, pusat kerumunan, seperti tempat hiburan, saya setuju (ditutup atau
dikurangi)," paparnya.
Dia menuturkan pemerintah harus bisa memilah-milah sektor mana yang boleh beroperasi atau berapa jumlah pengurangan pekerja di lokasi kerja. "Itu yang dimaksud Pak Jokowi. Kita harus melihat secara mikro, dalam artian berbasis data," pungkasnya.
tulis komentar anda