DPR Minta Komdigi Serius Eksekusi Pusat Data Nasional
Kamis, 06 November 2025 - 19:21 WIB
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin menilai pembangunan PDN merupakan hal urgen untuk diselesaikan sesegera mungkin. Jika target operasional semakin menjauh dari batas ambang waktu, maka akan menimbulkan beberapa dampak yang signifikan, terutama terganggunya layanan publik seperti imigrasi, pendidikan, dan perekonomian. Contoh nyata adalah serangan ransomware yang terjadi pada Juni 2024.
Harapannya, dengan PDN yang tengah dibangun ini dapat lebih kuat dan meminimalisir dampak serangan sejenis jika terjadi lagi.
“PDN yang saat ini sedang dibangun direncanakan memiliki standar keamanan Tier IV, yang mana satu kegagalan tunggal tidak akan menyebabkan kegagalan pada keseluruhan sistem, sehingga PDN sangat penting untuk segera beroperasi. Molornya operasional PDN akan menghambat konsolidasi data untuk mewujudkan Satu Data Indonesia,” ujar Hasanuddin, Kamis (6/11/2025).
Apabila kian berlarut, anggaran pembangunan PDN juga akan semakin membengkak. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan Komdigi untuk memastikan operasional Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) tetap berjalan lancar di saat PDN belum bisa beroperasi.
Sebab, anggaran operasional PDNS menjadi tanggung jawab pemerintah dan harus diselesaikan sesuai dengan kontraknya.
Harapannya, dengan PDN yang tengah dibangun ini dapat lebih kuat dan meminimalisir dampak serangan sejenis jika terjadi lagi.
“PDN yang saat ini sedang dibangun direncanakan memiliki standar keamanan Tier IV, yang mana satu kegagalan tunggal tidak akan menyebabkan kegagalan pada keseluruhan sistem, sehingga PDN sangat penting untuk segera beroperasi. Molornya operasional PDN akan menghambat konsolidasi data untuk mewujudkan Satu Data Indonesia,” ujar Hasanuddin, Kamis (6/11/2025).
Apabila kian berlarut, anggaran pembangunan PDN juga akan semakin membengkak. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan Komdigi untuk memastikan operasional Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) tetap berjalan lancar di saat PDN belum bisa beroperasi.
Sebab, anggaran operasional PDNS menjadi tanggung jawab pemerintah dan harus diselesaikan sesuai dengan kontraknya.
Lihat Juga :