Djamari Chaniago dan Rekonsiliasi Politik Prabowo dengan kubu DKP 1998
Rabu, 17 September 2025 - 15:16 WIB
Dari mantan personel DKP 1998, Letjen (Purn) Arie J Kumaat sudah wafat. Sedangkan Letjen (Purn) Yusuf Kartanegara, hingga saat ini belum terakomodasi dalam kekuasaan. Begitu juga dengan Jenderal (Purn) Fachrul Razi yang kini justru memimpin Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang getol untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bin Jokowi.
Fenomena ini mencerminkan politik patronase dan dinasti yang sudah mengakar dalam sistem politik kita. Pengangkatan ini bukan semata bentuk balas budi, tetapi juga investasi politik yang terus berputar dalam lingkaran kekuasaan.
Masyarakat mungkin mempertanyakan keadilan dan meritokrasi dalam hal ini. Namun, dari kacamata politik praktis, ini adalah bentuk politik transaksional yang sah dalam sistem demokrasi yang sangat bergantung pada koalisi besar.
Luka Lama yang Disembuhkan
Rekonsiliasi antara Prabowo dan kubu DKP serta LBP juga bisa dibaca sebagai simbol politik: bahwa konflik era reformasi sudah usai, dan elite militer kini bersatu di bawah kepemimpinan baru. Ini penting untuk mengirim pesan ke publik — dan ke internal TNI — bahwa tidak ada fragmentasi, dan stabilitas nasional tetap terjaga. Bagi Prabowo, ini juga memperkuat citranya sebagai negarawan, bukan hanya mantan jenderal yang kontroversial.
Penutup
Kita boleh bersikap skeptis terhadap rekonsiliasi semacam ini, terutama jika dipandang dari sudut etika politik atau keadilan transisional. Namun, dalam politik realistik, langkah Prabowo menggandeng mereka yang dulu menjadi “musuh”-nya adalah strategi rasional dan efektif. Ia sedang membangun koalisi yang kuat — bukan hanya untuk memerintah, tetapi juga untuk mengamankan warisannya di masa depan.
Dalam politik Indonesia, yang abadi bukan permusuhan, melainkan adaptasi. Dan siapa yang mampu beradaptasi dengan cepat, dialah yang akan bertahan di puncak kekuasaan. Prabowo sedang mempraktikkan teori politik ini.
Fenomena ini mencerminkan politik patronase dan dinasti yang sudah mengakar dalam sistem politik kita. Pengangkatan ini bukan semata bentuk balas budi, tetapi juga investasi politik yang terus berputar dalam lingkaran kekuasaan.
Masyarakat mungkin mempertanyakan keadilan dan meritokrasi dalam hal ini. Namun, dari kacamata politik praktis, ini adalah bentuk politik transaksional yang sah dalam sistem demokrasi yang sangat bergantung pada koalisi besar.
Luka Lama yang Disembuhkan
Rekonsiliasi antara Prabowo dan kubu DKP serta LBP juga bisa dibaca sebagai simbol politik: bahwa konflik era reformasi sudah usai, dan elite militer kini bersatu di bawah kepemimpinan baru. Ini penting untuk mengirim pesan ke publik — dan ke internal TNI — bahwa tidak ada fragmentasi, dan stabilitas nasional tetap terjaga. Bagi Prabowo, ini juga memperkuat citranya sebagai negarawan, bukan hanya mantan jenderal yang kontroversial.
Penutup
Kita boleh bersikap skeptis terhadap rekonsiliasi semacam ini, terutama jika dipandang dari sudut etika politik atau keadilan transisional. Namun, dalam politik realistik, langkah Prabowo menggandeng mereka yang dulu menjadi “musuh”-nya adalah strategi rasional dan efektif. Ia sedang membangun koalisi yang kuat — bukan hanya untuk memerintah, tetapi juga untuk mengamankan warisannya di masa depan.
Dalam politik Indonesia, yang abadi bukan permusuhan, melainkan adaptasi. Dan siapa yang mampu beradaptasi dengan cepat, dialah yang akan bertahan di puncak kekuasaan. Prabowo sedang mempraktikkan teori politik ini.
(poe)
Lihat Juga :