Djamari Chaniago dan Rekonsiliasi Politik Prabowo dengan kubu DKP 1998
Rabu, 17 September 2025 - 15:16 WIB
Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa pertarungan politik jarang berakhir dengan permusuhan abadi. Alih-alih mempertahankan dendam atau garis ideologis yang keras, elite politik Indonesia cenderung memilih jalan rekonsiliasi dan kompromi. Ini bukan semata-mata karena “jiwa besar”, melainkan bagian dari kalkulasi politik untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan kekuasaan.
Dalam hal ini, masuknya kubu DKP 1998 dan LBP ke lingkaran kekuasaan Prabowo, bisa dibaca sebagai bagian dari pola lama: realignment elite, di mana tokoh-tokoh kuat bersatu ketika kekuasaan berpindah tangan.
Prabowo, sebagai pemimpin baru Indonesia, tentu memiliki agenda besar. Untuk merealisasikannya, ia membutuhkan dukungan luas — termasuk dari kalangan militer senior dan elite lama yang pernah berada di sisi yang berlawanan dengannya. Menyatukan mereka bukan hanya soal “maaf-memaafkan”, melainkan strategi konsolidasi untuk memperkuat legitimasi dan stabilitas pemerintahan.
Dalam konteks inilah, kehadiran mantan anggota DKP atau tokoh-tokoh senior lain yang dahulu berseberangan dengannya menjadi logis. Mereka yang pernah “menghukum” Prabowo, kini justru menjadi bagian dari narasi “Prabowo yang diterima semua pihak”.
Patronase dan Politik Keluarga
Selain nama-nama lama yang kembali muncul, keterlibatan anggota keluarga mereka dalam jabatan publik juga tidak bisa diabaikan. Wiranto diberikan posisi Penasihat khusus presiden bidang Politik dan Keamanan. Begitu juga dengan Jenderal Hor (Purn) Luhut Binsar Panjaitan -- LBP (Akmil 1970) diberikan posisi sebagai penasihat khusus presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Menantu LBP juga tetap menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak (Akmil 1992), tidak diutak-atik oleh Prabowo. Kendati Maruli menjadi KSAD di era Presiden Jokowi.
Jenderal Hor (Purn) Agum Gumelar tetap sebagai Ketua Umum PEPABRI. Menantunya, pebulutangkis Taufik Hidayat diberikan posisi sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga.
Anak dari Jenderal (Purn) Subagyo HS diberikan posisi terhormat, Mayjen Agus Isrok (Akmil 1997). Sesuatu yang mengejutkan dengan latar belakang kontroversi. Anak dari Jenderal Hor (Purn) SBY, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Akmil 2000 diberikan posisi sebagai Menko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Dalam hal ini, masuknya kubu DKP 1998 dan LBP ke lingkaran kekuasaan Prabowo, bisa dibaca sebagai bagian dari pola lama: realignment elite, di mana tokoh-tokoh kuat bersatu ketika kekuasaan berpindah tangan.
Prabowo, sebagai pemimpin baru Indonesia, tentu memiliki agenda besar. Untuk merealisasikannya, ia membutuhkan dukungan luas — termasuk dari kalangan militer senior dan elite lama yang pernah berada di sisi yang berlawanan dengannya. Menyatukan mereka bukan hanya soal “maaf-memaafkan”, melainkan strategi konsolidasi untuk memperkuat legitimasi dan stabilitas pemerintahan.
Dalam konteks inilah, kehadiran mantan anggota DKP atau tokoh-tokoh senior lain yang dahulu berseberangan dengannya menjadi logis. Mereka yang pernah “menghukum” Prabowo, kini justru menjadi bagian dari narasi “Prabowo yang diterima semua pihak”.
Patronase dan Politik Keluarga
Selain nama-nama lama yang kembali muncul, keterlibatan anggota keluarga mereka dalam jabatan publik juga tidak bisa diabaikan. Wiranto diberikan posisi Penasihat khusus presiden bidang Politik dan Keamanan. Begitu juga dengan Jenderal Hor (Purn) Luhut Binsar Panjaitan -- LBP (Akmil 1970) diberikan posisi sebagai penasihat khusus presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Menantu LBP juga tetap menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak (Akmil 1992), tidak diutak-atik oleh Prabowo. Kendati Maruli menjadi KSAD di era Presiden Jokowi.
Jenderal Hor (Purn) Agum Gumelar tetap sebagai Ketua Umum PEPABRI. Menantunya, pebulutangkis Taufik Hidayat diberikan posisi sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga.
Anak dari Jenderal (Purn) Subagyo HS diberikan posisi terhormat, Mayjen Agus Isrok (Akmil 1997). Sesuatu yang mengejutkan dengan latar belakang kontroversi. Anak dari Jenderal Hor (Purn) SBY, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Akmil 2000 diberikan posisi sebagai Menko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Lihat Juga :