Djamari Chaniago dan Rekonsiliasi Politik Prabowo dengan kubu DKP 1998

Selamat Ginting
Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas)

Pendahuluan
DALAM politik Indonesia, tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang terus berubah. Fenomena ini kembali terlihat dalam hubungan antara Presiden terpilih 2024, Jenderal Hor (Purn) Prabowo Subianto, dan kubu Dewan Kehormatan Perwira (DKP), tokoh-tokoh militer yang dulu memeriksanya tahun 1998.

Kini, kubu DKP dan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) berada di kubu pemerintahan Prabowo Subianto. Bahkan, beberapa tokoh dari DKP dan keluarganya turut mendapatkan posisi penting di lingkaran kekuasaan. Terbaru, Jenderal Hor (Purn) Djamari Chaniago, Rabu (17/9/2025) siang dilantik menjadi menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

DKP 1998 dibentuk Panglima ABRI Jenderal Wiranto (Akmil 1968). Dipimpin Jenderal Subagyo HS (Akmil 1970), Wakil Letjen Fachrul Razi (Akmil 1970), dan Sekretaris Letjen Djamari Chaniago (Akmil 1971). Anggotanya: Letjen Yusuf Kartanegara (Akmil 1966), Letjen Arie J Kumaat (Akmil 1966), Letjen Agum Gumelar (1968), dan Letjen Susilo Bambang Yudhoyono (Akmil 1974). Lantas, bagaimana kita memahami fenomena ini?

Arena Rekonsiliasi, Bukan Konfrontasi
Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa pertarungan politik jarang berakhir dengan permusuhan abadi. Alih-alih mempertahankan dendam atau garis ideologis yang keras, elite politik Indonesia cenderung memilih jalan rekonsiliasi dan kompromi. Ini bukan semata-mata karena “jiwa besar”, melainkan bagian dari kalkulasi politik untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan kekuasaan.

Dalam hal ini, masuknya kubu DKP 1998 dan LBP ke lingkaran kekuasaan Prabowo, bisa dibaca sebagai bagian dari pola lama: realignment elite, di mana tokoh-tokoh kuat bersatu ketika kekuasaan berpindah tangan.

Prabowo, sebagai pemimpin baru Indonesia, tentu memiliki agenda besar. Untuk merealisasikannya, ia membutuhkan dukungan luas — termasuk dari kalangan militer senior dan elite lama yang pernah berada di sisi yang berlawanan dengannya. Menyatukan mereka bukan hanya soal “maaf-memaafkan”, melainkan strategi konsolidasi untuk memperkuat legitimasi dan stabilitas pemerintahan.

Dalam konteks inilah, kehadiran mantan anggota DKP atau tokoh-tokoh senior lain yang dahulu berseberangan dengannya menjadi logis. Mereka yang pernah “menghukum” Prabowo, kini justru menjadi bagian dari narasi “Prabowo yang diterima semua pihak”.

Patronase dan Politik Keluarga
Selain nama-nama lama yang kembali muncul, keterlibatan anggota keluarga mereka dalam jabatan publik juga tidak bisa diabaikan. Wiranto diberikan posisi Penasihat khusus presiden bidang Politik dan Keamanan. Begitu juga dengan Jenderal Hor (Purn) Luhut Binsar Panjaitan -- LBP (Akmil 1970) diberikan posisi sebagai penasihat khusus presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Menantu LBP juga tetap menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak (Akmil 1992), tidak diutak-atik oleh Prabowo. Kendati Maruli menjadi KSAD di era Presiden Jokowi.

Jenderal Hor (Purn) Agum Gumelar tetap sebagai Ketua Umum PEPABRI. Menantunya, pebulutangkis Taufik Hidayat diberikan posisi sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga.

Anak dari Jenderal (Purn) Subagyo HS diberikan posisi terhormat, Mayjen Agus Isrok (Akmil 1997). Sesuatu yang mengejutkan dengan latar belakang kontroversi. Anak dari Jenderal Hor (Purn) SBY, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Akmil 2000 diberikan posisi sebagai Menko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Dari mantan personel DKP 1998, Letjen (Purn) Arie J Kumaat sudah wafat. Sedangkan Letjen (Purn) Yusuf Kartanegara, hingga saat ini belum terakomodasi dalam kekuasaan. Begitu juga dengan Jenderal (Purn) Fachrul Razi yang kini justru memimpin Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang getol untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bin Jokowi.

Fenomena ini mencerminkan politik patronase dan dinasti yang sudah mengakar dalam sistem politik kita. Pengangkatan ini bukan semata bentuk balas budi, tetapi juga investasi politik yang terus berputar dalam lingkaran kekuasaan.

Masyarakat mungkin mempertanyakan keadilan dan meritokrasi dalam hal ini. Namun, dari kacamata politik praktis, ini adalah bentuk politik transaksional yang sah dalam sistem demokrasi yang sangat bergantung pada koalisi besar.

Luka Lama yang Disembuhkan
Rekonsiliasi antara Prabowo dan kubu DKP serta LBP juga bisa dibaca sebagai simbol politik: bahwa konflik era reformasi sudah usai, dan elite militer kini bersatu di bawah kepemimpinan baru. Ini penting untuk mengirim pesan ke publik — dan ke internal TNI — bahwa tidak ada fragmentasi, dan stabilitas nasional tetap terjaga. Bagi Prabowo, ini juga memperkuat citranya sebagai negarawan, bukan hanya mantan jenderal yang kontroversial.

Penutup
Kita boleh bersikap skeptis terhadap rekonsiliasi semacam ini, terutama jika dipandang dari sudut etika politik atau keadilan transisional. Namun, dalam politik realistik, langkah Prabowo menggandeng mereka yang dulu menjadi “musuh”-nya adalah strategi rasional dan efektif. Ia sedang membangun koalisi yang kuat — bukan hanya untuk memerintah, tetapi juga untuk mengamankan warisannya di masa depan.

Dalam politik Indonesia, yang abadi bukan permusuhan, melainkan adaptasi. Dan siapa yang mampu beradaptasi dengan cepat, dialah yang akan bertahan di puncak kekuasaan. Prabowo sedang mempraktikkan teori politik ini.