Penulisan Ulang Sejarah oleh Fadli Zon, DPR: Hentikan jika Bersifat Selektif dan Parsial
Rabu, 18 Juni 2025 - 11:51 WIB
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut peristiwa pemerkosaan massal kerusuhan Mei 1998 hanya rumor, tanpa bukti. Foto: Dok SINDOnews
JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana menilai proyek penulisan ulang sejarah yang digagas Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebaiknya dihentikan jika bersifat selektif dan parsial. Itu menyusul Fadli Zon yang menyebut peristiwa pemerkosaan massal kerusuhan Mei 1998 hanya rumor.
Pandangan subjektif itu tak bisa menafikan bahwa peristiwa memilukan dalam tragedi 1998 tidak pernah terjadi. "Apa yang menurut Menteri Kebudayaan tidak ada, bukan berarti tak terjadi," ujar Bonnie, Rabu (18/6/2025).
Baca juga: DPR Akan Panggil Fadli Zon Buntut Sebut Tak Ada Pemerkosaan Massal Mei 98
Dia menilai Fadli Zon yang menggagas proyek penulisan ulang sejarah Indonesia mestinya tidak melanggengkan budaya penyangkalan atas tindak kekerasan, terutama kekerasan seksual pada kaum perempuan Tionghoa dalam kerusuhan rasial tahun 1998.
"Kalau semangat menulis sejarah untuk mempersatukan, mengapa cara berpikirnya parsial dengan mempersoalkan istilah massal atau tidak dalam kekerasan seksual tersebut, padahal laporan TGPF jelas menyebutkan ada lebih dari 50 korban pemerkosaan," ungkapnya.
Legislator PDIP ini mengatakan, karya sejarah akan berguna untuk anak cucu bangsa bukan hanya karena dipenuhi kisah-kisah kepahlawanan yang inspiratif saja. Pengalaman kolektif yang pedih dalam sejarah masa lalu bangsa juga dapat menjadi pembelajaran.
Pandangan subjektif itu tak bisa menafikan bahwa peristiwa memilukan dalam tragedi 1998 tidak pernah terjadi. "Apa yang menurut Menteri Kebudayaan tidak ada, bukan berarti tak terjadi," ujar Bonnie, Rabu (18/6/2025).
Baca juga: DPR Akan Panggil Fadli Zon Buntut Sebut Tak Ada Pemerkosaan Massal Mei 98
Dia menilai Fadli Zon yang menggagas proyek penulisan ulang sejarah Indonesia mestinya tidak melanggengkan budaya penyangkalan atas tindak kekerasan, terutama kekerasan seksual pada kaum perempuan Tionghoa dalam kerusuhan rasial tahun 1998.
"Kalau semangat menulis sejarah untuk mempersatukan, mengapa cara berpikirnya parsial dengan mempersoalkan istilah massal atau tidak dalam kekerasan seksual tersebut, padahal laporan TGPF jelas menyebutkan ada lebih dari 50 korban pemerkosaan," ungkapnya.
Legislator PDIP ini mengatakan, karya sejarah akan berguna untuk anak cucu bangsa bukan hanya karena dipenuhi kisah-kisah kepahlawanan yang inspiratif saja. Pengalaman kolektif yang pedih dalam sejarah masa lalu bangsa juga dapat menjadi pembelajaran.
Lihat Juga :