Catat, Puan Maharani Sebut Kesejahteraan Rakyat Jadi Fokus Utama RUU APBN 2021
Selasa, 01 September 2020 - 14:53 WIB
Puan mengklaim perkembangan APBN sejak 2000 hingga 2021 memperlihatkan peningkatan yang sangat signifikan. APBN pada 2000 sebesar Rp223 triliun, dan pada 2021 diperkirakan akan mencapai lebih dari Rp2.700 triliun. Belanja di dalam APBN 2021 , 12 kali lebih besar dari pada APBN tahun 2000.
"Dengan kenaikan belanja APBN 12 kali itu, apakah pelayanan kesehatan kita meningkat? Apakah kemudahan mendapat pelayanan kesehatan meningkat? Apakah meningkatkan kemudahan mendapatkan layanan pendidikan? Apakah mengubah nasib petani dan nelayan kita saat ini lebih baik?" tuturnya.
Kendati demikian, Puan menyebut bahwa DPR tetap berharap agar kualitas belanja negara di dalam APBN terus dipertajam untuk mempercepat kemajuan Indonesia.
"Pastilah ada peningkatan dan perbaikan di sana-sini selama kurun waktu 21 tahun. Akan tetapi, kenaikan belanja negara yang sangat besar dalam kurun waktu 21 tahun tersebut belum disertai peningkatan capaian pembangunan yang juga signifikan bagi pemenuhan urusan kesejahteraan rakyat," katanya.
Oleh karena itu, kata Puan, melalui fungsi anggaran, DPR perlu terus mempertajam kualitas belanja anggaran di dalam APBN agar dapat mempercepat kemajuan Indonesia di berbagai bidang, serta memastikan agar alokasi program dan anggaran dapat tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, dan menghasilkan dampak bagi kemajuan.
"Dengan kenaikan belanja APBN 12 kali itu, apakah pelayanan kesehatan kita meningkat? Apakah kemudahan mendapat pelayanan kesehatan meningkat? Apakah meningkatkan kemudahan mendapatkan layanan pendidikan? Apakah mengubah nasib petani dan nelayan kita saat ini lebih baik?" tuturnya.
Kendati demikian, Puan menyebut bahwa DPR tetap berharap agar kualitas belanja negara di dalam APBN terus dipertajam untuk mempercepat kemajuan Indonesia.
"Pastilah ada peningkatan dan perbaikan di sana-sini selama kurun waktu 21 tahun. Akan tetapi, kenaikan belanja negara yang sangat besar dalam kurun waktu 21 tahun tersebut belum disertai peningkatan capaian pembangunan yang juga signifikan bagi pemenuhan urusan kesejahteraan rakyat," katanya.
Oleh karena itu, kata Puan, melalui fungsi anggaran, DPR perlu terus mempertajam kualitas belanja anggaran di dalam APBN agar dapat mempercepat kemajuan Indonesia di berbagai bidang, serta memastikan agar alokasi program dan anggaran dapat tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, dan menghasilkan dampak bagi kemajuan.
(zik)
tulis komentar anda