Catat, Puan Maharani Sebut Kesejahteraan Rakyat Jadi Fokus Utama RUU APBN 2021
Selasa, 01 September 2020 - 14:53 WIB
loading...
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto/Dok SINDO
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat menjadi salah satu fokus utama saat membahas RUU APBN tahun 2021 bersama pemerintah. Komitmen ini disampaikan Puan dalam pidato Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2019-2020 pada Rapat Paripurna DPR dalam rangka ulang tahun ke-75 DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/9/2020).
"RUU APBN tahun 2021 akan dibahas bersama oleh pemerintah dan DPR RI. DPR RI dapat memahami beban berat APBN tahun 2021," katanya.
Dikatakan politikus PDI Perjuangan itu, DPR memiliki komitmen yang tinggi dalam bergotong royong bersama pemerintah untuk memformulasikan APBN 2021 yang berkualitas sebagai APBN yang mensejahterakan rakyat, memajukan Indonesia, dan memperkuat persatuan seluruh anak bangsa.
(Baca juga: Bertemu Puan Maharani, AHY Doakan Megawati ).
Beban berat yang dimaksud Puan tak lepas dari ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 . Alasan pandemi global ini jugalah yang menyebabkan dilakukannya refocussing dan realokasi anggaran dalam APBN 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.
DPR telah memberikan dukungan kepada pemerintah dengan menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Melalui UU tersebut, pemerintah telah memiliki ruang kewenangan yang memadai untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan dampaknya.
"DPR akan terus melakukan evaluasi dan penajaman atas pelaksanaan APBN 2020 agar pemerintah dapat bertindak, memenuhi harapan rakyat, sigap, cepat, dan terpadu daam menjalankan berbagai program untuk melindungi rakyat, membantu rakyat, dan memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi rakyat Indonesia," katanya.
(Baca juga: Puan Maharani Minta Pemerintah Waspadai Peningkatan Kasus Covid-19 Pascaliburan ).
Dalam pidatonya tersebut, Puan juga menyinggung kenaikan signifikan APBN Indonesia dalam periode 21 tahun terakhir.
Puan mengklaim perkembangan APBN sejak 2000 hingga 2021 memperlihatkan peningkatan yang sangat signifikan. APBN pada 2000 sebesar Rp223 triliun, dan pada 2021 diperkirakan akan mencapai lebih dari Rp2.700 triliun. Belanja di dalam APBN 2021 , 12 kali lebih besar dari pada APBN tahun 2000.
"Dengan kenaikan belanja APBN 12 kali itu, apakah pelayanan kesehatan kita meningkat? Apakah kemudahan mendapat pelayanan kesehatan meningkat? Apakah meningkatkan kemudahan mendapatkan layanan pendidikan? Apakah mengubah nasib petani dan nelayan kita saat ini lebih baik?" tuturnya.
Kendati demikian, Puan menyebut bahwa DPR tetap berharap agar kualitas belanja negara di dalam APBN terus dipertajam untuk mempercepat kemajuan Indonesia.
"Pastilah ada peningkatan dan perbaikan di sana-sini selama kurun waktu 21 tahun. Akan tetapi, kenaikan belanja negara yang sangat besar dalam kurun waktu 21 tahun tersebut belum disertai peningkatan capaian pembangunan yang juga signifikan bagi pemenuhan urusan kesejahteraan rakyat," katanya.
Oleh karena itu, kata Puan, melalui fungsi anggaran, DPR perlu terus mempertajam kualitas belanja anggaran di dalam APBN agar dapat mempercepat kemajuan Indonesia di berbagai bidang, serta memastikan agar alokasi program dan anggaran dapat tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, dan menghasilkan dampak bagi kemajuan.
"RUU APBN tahun 2021 akan dibahas bersama oleh pemerintah dan DPR RI. DPR RI dapat memahami beban berat APBN tahun 2021," katanya.
Dikatakan politikus PDI Perjuangan itu, DPR memiliki komitmen yang tinggi dalam bergotong royong bersama pemerintah untuk memformulasikan APBN 2021 yang berkualitas sebagai APBN yang mensejahterakan rakyat, memajukan Indonesia, dan memperkuat persatuan seluruh anak bangsa.
(Baca juga: Bertemu Puan Maharani, AHY Doakan Megawati ).
Beban berat yang dimaksud Puan tak lepas dari ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 . Alasan pandemi global ini jugalah yang menyebabkan dilakukannya refocussing dan realokasi anggaran dalam APBN 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.
DPR telah memberikan dukungan kepada pemerintah dengan menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Melalui UU tersebut, pemerintah telah memiliki ruang kewenangan yang memadai untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan dampaknya.
"DPR akan terus melakukan evaluasi dan penajaman atas pelaksanaan APBN 2020 agar pemerintah dapat bertindak, memenuhi harapan rakyat, sigap, cepat, dan terpadu daam menjalankan berbagai program untuk melindungi rakyat, membantu rakyat, dan memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi rakyat Indonesia," katanya.
(Baca juga: Puan Maharani Minta Pemerintah Waspadai Peningkatan Kasus Covid-19 Pascaliburan ).
Dalam pidatonya tersebut, Puan juga menyinggung kenaikan signifikan APBN Indonesia dalam periode 21 tahun terakhir.
Puan mengklaim perkembangan APBN sejak 2000 hingga 2021 memperlihatkan peningkatan yang sangat signifikan. APBN pada 2000 sebesar Rp223 triliun, dan pada 2021 diperkirakan akan mencapai lebih dari Rp2.700 triliun. Belanja di dalam APBN 2021 , 12 kali lebih besar dari pada APBN tahun 2000.
"Dengan kenaikan belanja APBN 12 kali itu, apakah pelayanan kesehatan kita meningkat? Apakah kemudahan mendapat pelayanan kesehatan meningkat? Apakah meningkatkan kemudahan mendapatkan layanan pendidikan? Apakah mengubah nasib petani dan nelayan kita saat ini lebih baik?" tuturnya.
Kendati demikian, Puan menyebut bahwa DPR tetap berharap agar kualitas belanja negara di dalam APBN terus dipertajam untuk mempercepat kemajuan Indonesia.
"Pastilah ada peningkatan dan perbaikan di sana-sini selama kurun waktu 21 tahun. Akan tetapi, kenaikan belanja negara yang sangat besar dalam kurun waktu 21 tahun tersebut belum disertai peningkatan capaian pembangunan yang juga signifikan bagi pemenuhan urusan kesejahteraan rakyat," katanya.
Oleh karena itu, kata Puan, melalui fungsi anggaran, DPR perlu terus mempertajam kualitas belanja anggaran di dalam APBN agar dapat mempercepat kemajuan Indonesia di berbagai bidang, serta memastikan agar alokasi program dan anggaran dapat tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, dan menghasilkan dampak bagi kemajuan.
(zik)
Lihat Juga :
