Pendapat Refly Harun Soal Demokrasi dan Makar Dibantah Arief Poyuono
Senin, 31 Agustus 2020 - 13:17 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono memberikan tanggapannya atas pendapat Refly Harun, soal demonstrasi meminta Presiden mundur bukan makar. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Pendapat Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun yang mengatakan demonstrasi meminta Presiden mundur bukan sebuah makar menjadi sorotan. Kali ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono yang memberikan tanggapannya atas pendapat Refly Harun tersebut.
(Baca juga: Kalau Rakyat Surabaya Apresiasi Risma, Siapa Pun yang Diusung PDIP Pasti Menang)
"Perintah Ibu Mega untuk mengawal Presiden Jokowi hingga 2024 kepada seluruh kader PDI Perjuangan merupakan hal yang tepat dan benar," ujar Arief Poyuono kepada SINDOnews, Senin (31/8/2020).
(Baca juga: Ini Alasan PKS Ingin Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Turun)
Sebab kata Arief Poyuono, PDI Perjuangan punya tanggung jawab yang besar untuk terus mengawal janji-janji Jokowi kepada rakyat saat kampanye yang juga merupakan program partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu.
Apalagi lanjut dia, kader-kader PDI Perjuangan juga di jajaran Pemerintahan Jokowi. "Saya rasa tidak ada ya intimidasi atau ancam mengancam oleh Ibu Megawati terhadap kelompok kecil masyarakat yang tidak puas pada Pemerintahan Jokowi dan turun ke jalan lalu teriak-teriak mau selametin Indonesia dan minta Jokowi mundur," kata Arief.
Arief pun menyarankan Refly Harun. "Nah kalau mau belajar demokrasi yang benar sebaiknya Refly Harun dan kawan-kawannya, kalau tidak puas dan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah seharusnya sebelum turun di jalan atau ngumpul-ngumpul di Tugu Proklamasi. Minta waktu aja sama Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dan Ketum Parpol lainnya pengusung Jokowi-Maruf amin dan kemudian sampaikan keluh kesahnya dan program-program untuk selametin Indonesia," ungkapnya.
Arief pun yakin bahwa Megawati Soekarnoputri menerima dan akan menyampaikan keluh kesah Refly Harun itu kepada Presiden Jokowi.
(Baca juga: Kalau Rakyat Surabaya Apresiasi Risma, Siapa Pun yang Diusung PDIP Pasti Menang)
"Perintah Ibu Mega untuk mengawal Presiden Jokowi hingga 2024 kepada seluruh kader PDI Perjuangan merupakan hal yang tepat dan benar," ujar Arief Poyuono kepada SINDOnews, Senin (31/8/2020).
(Baca juga: Ini Alasan PKS Ingin Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Turun)
Sebab kata Arief Poyuono, PDI Perjuangan punya tanggung jawab yang besar untuk terus mengawal janji-janji Jokowi kepada rakyat saat kampanye yang juga merupakan program partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu.
Apalagi lanjut dia, kader-kader PDI Perjuangan juga di jajaran Pemerintahan Jokowi. "Saya rasa tidak ada ya intimidasi atau ancam mengancam oleh Ibu Megawati terhadap kelompok kecil masyarakat yang tidak puas pada Pemerintahan Jokowi dan turun ke jalan lalu teriak-teriak mau selametin Indonesia dan minta Jokowi mundur," kata Arief.
Arief pun menyarankan Refly Harun. "Nah kalau mau belajar demokrasi yang benar sebaiknya Refly Harun dan kawan-kawannya, kalau tidak puas dan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah seharusnya sebelum turun di jalan atau ngumpul-ngumpul di Tugu Proklamasi. Minta waktu aja sama Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dan Ketum Parpol lainnya pengusung Jokowi-Maruf amin dan kemudian sampaikan keluh kesahnya dan program-program untuk selametin Indonesia," ungkapnya.
Arief pun yakin bahwa Megawati Soekarnoputri menerima dan akan menyampaikan keluh kesah Refly Harun itu kepada Presiden Jokowi.
(maf)
tulis komentar anda