Kebijakan Pemerintah soal Krisis Akibat Pandemi, Misbakhun: Mismatch in Policy

Selain itu, Misbakhun mengkritisi kebijakan pemerintah yang hanya memberikan bantuan kepada kalangan miskin dan sangat miskin. Menurutnya, kelas menengah yang baru tumbuh namun tiba-tiba turun kelas karena pandemi justru tidak dibantu.

Seharusnya, jika pemerintah mau menggenjot konsumsi, kata Misbakhun, kelas menengah juga dibantu. “Kelas menengah yang baru turun kelas diatasi dengan apa?, padahal mereka ini agresif dalam konsumtif,” tandasnya.

Karena itu, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu ini menyebut, pemerintah melakukan mismatch in policy atau ketidakcocokan dalam kebijakan. Sebab, bantuan sosial yang digelontorkan untuk masyarakat miskin dan sangat miskin tak serta-merta meningkatkan konsumsi dan daya beli.

“Apakah itu cukup mengangkat daya beli kita? Kompleksitas persoalan belum diselesaikan dengan kompleksitas tawaran solusinya,” katanya.

Misbakhun menegaskan, masalah pemerintah saat ini adalah keterbatasan uang. Dalam pandangannya, selama ini pemerinah hanya mengandalkan utang ketika menghadapi keterbatasan dana. “Pemerintah jurusnya hanya satu, utang, tetapi uang dari siapa? Berapa biayanya?” tanyanya.

Karena itu, Misbakhun menawarkan kebijakan pelonggaran kuantitatif atau quantitative easing (QE) dalam bentuk cetak uang. “Saya sejak awal bicara soal cetak uang, quantitative easing,” cetusnya.

Namun, katanya, pemerintah tak menggubris tawaran itu. “Pemerintah kan mazhab-nya bukan yang menyetujui cetak uang dengan alasan berbeda currency dengan Amerika (USD), tetapi kan negara lain melakukannya,” pungkasnya.