DPR Dorong Kades Mampu Optimalkan Pemanfaatan Dana Desa
loading...
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat menjadi pembicara pada lokakarya bertema Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa Berkelanjutan di Kantor Pemda Probolinggo, Jumat (15/9/2
A
A
A
PROBOLINGGO - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mendorong para kades di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mampu mengoptimalkan dana desa sekaligus mempertanggungjawabkan penggunaannya. Menurutnya, para kades berada di posisi terdepan dalam melayani masyarakat desa, sekaligus membantu pemerintah mengurangi angka stunting.
Misbakhun menuturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak memimpin pemerintahan langsung memprioritaskan pengucuran dana desa. Selama periode 2015-2023, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengucurkan dana desa dengan jumlah lebih dari Rp500 triliun.
"Dengan adanya dana desa ini diharapkan lahir semangat pembangunan dari desa, di mana kemiskinan dapat dientaskan, pembangunan infrastruktur dapat dioptimalkan, serta pendidikan dapat diselenggarakan seluas-luasnya,” ujar Misbakhun saat menjadi pembicara pada woskshop atau lokakarya bertema 'Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa Berkelanjutan' di Kantor Pemda Probolinggo, Jumat (15/9/2023).
Hadir sebagai narasumber lainnya, Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Adityawarman Darudono; Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim Abul Chair; dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jatim Taukhid.
Di hadapan ratusan kades peserta workshop, Misbakhun memaparkan dana desa sempat diprioritaskan penanganan pandemi Covid-19. Namun setelah pandemi berlalu, pemerintah memprioritaskan dana desa untuk penanganan stunting.
Menurutnya, angka stunting terus turun. Pada 2014, angka stunting masih di kisaran 37%, sedangkan pada 2022 angkanya turun di kisaran 21%. Selanjutnya, Presiden Jokowi menargetkan angka stunting maksimal tinggal 14% pada 2024.
"Syukur-syukur bisa menjadi 0%. Nah, inilah yang menjadi tugas kepala desa saat dapat memberikan manfaat untuk generasi mendatang," katanya.
Wakil rakyat asal Kabupaten Pasuruan itu menegaskan upaya menekan angka stunting merupakan langkah strategis menjemput bonus demografi mulai 2030 dan demi mewujudkan Generasi Emas pada 2045.
"Generasi mendatang merupakan generasi yang harus kita siapkan, cukup gizi, sehingga dapat menciptakan generasi yang unggul baik secara psikologis maupun fisiologis," tutup Misbakhun.
Misbakhun menuturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak memimpin pemerintahan langsung memprioritaskan pengucuran dana desa. Selama periode 2015-2023, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengucurkan dana desa dengan jumlah lebih dari Rp500 triliun.
"Dengan adanya dana desa ini diharapkan lahir semangat pembangunan dari desa, di mana kemiskinan dapat dientaskan, pembangunan infrastruktur dapat dioptimalkan, serta pendidikan dapat diselenggarakan seluas-luasnya,” ujar Misbakhun saat menjadi pembicara pada woskshop atau lokakarya bertema 'Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa Berkelanjutan' di Kantor Pemda Probolinggo, Jumat (15/9/2023).
Hadir sebagai narasumber lainnya, Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Adityawarman Darudono; Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim Abul Chair; dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jatim Taukhid.
Di hadapan ratusan kades peserta workshop, Misbakhun memaparkan dana desa sempat diprioritaskan penanganan pandemi Covid-19. Namun setelah pandemi berlalu, pemerintah memprioritaskan dana desa untuk penanganan stunting.
Menurutnya, angka stunting terus turun. Pada 2014, angka stunting masih di kisaran 37%, sedangkan pada 2022 angkanya turun di kisaran 21%. Selanjutnya, Presiden Jokowi menargetkan angka stunting maksimal tinggal 14% pada 2024.
"Syukur-syukur bisa menjadi 0%. Nah, inilah yang menjadi tugas kepala desa saat dapat memberikan manfaat untuk generasi mendatang," katanya.
Wakil rakyat asal Kabupaten Pasuruan itu menegaskan upaya menekan angka stunting merupakan langkah strategis menjemput bonus demografi mulai 2030 dan demi mewujudkan Generasi Emas pada 2045.
"Generasi mendatang merupakan generasi yang harus kita siapkan, cukup gizi, sehingga dapat menciptakan generasi yang unggul baik secara psikologis maupun fisiologis," tutup Misbakhun.
(kri)
Explore More