Penghapusan Utang Petani dan Nelayan, Ketum KNPI: Ini Kebijakan Pro Rakyat
Jum'at, 25 Oktober 2024 - 14:55 WIB
loading...
Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Ryano Panjaitan mengapresiasi dan menyambut baik rencana kebijakan menghapus utang 6 juta petani dan nelayan di perbankan. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Ryano Panjaitan mengapresiasi dan menyambut baik rencana kebijakan Presiden Prabowo Subianto menghapus utang 6 juta petani dan nelayan di perbankan. Rencana pemutihan utang para petani dan nelayan ini merupakan kebijakan pro rakyat.
”Artinya beban hutang yang selama ini yang memberatkan akan dihilangkan dan akses perbankan akan dapat dirasakan kembali oleh masyarakat petani dan nelayan kita sehingga pergerakan ekonomi mereka dapat ditingkatkan,”katanya dalam siaran pers, Jumat (25/10/2024). Baca juga: Utang Luar Negeri Indonesia Naik Terus, Per Agustus 2024 Tembus Rp6.597 Triliun
Menurutnya, selama ini petani dan nelayan sulit mendapatkan akses dari perbankan secara optimal karena banyak variable. Hal ini menjadi salah satu faktor penghabat pertumbuhan ekonomi petani dan nelayan.
Dengan adanya kebijakan pengahapusan utang ini, Ryano melihat adanya kemerdekaan ekonomi. Di mana akses perbankan untuk menggerakkan roda ekonomi dimudahkan dan dibuka seluas-luasnya oleh negara serta dapat dirasakan langsung petani dan nelayan.
Jika hal ini bergulir maka secara makro kebijakan ini akan sangat menopang pengembangan sektor pertanian dan perikanan secara nasional. Dan yang terlebih penting produktivitas para petani dan nelayan harus tertopang melalui sistem permodalan perbankan yang akuntabel. ”Dengan demikian ada jaminan terhadap kesejahteraan bahkan ada harapan bagi masa depan keluarga dan anak-anak mereka,” ujarnya.
Ryano berharap tata kelola kebijakan ini segera direalisasikan pemerintah melalui institusi terkait. Dapat terealisasi secara efektif sehingga berjalan tepat sasaran. ”Agar apa yang menjadi visi besar Presiden Prabowo Subianto yakni menuju swasembada pangan dan kemakmuran rakyat dapat digulirkan,” tuturnya.
”Artinya beban hutang yang selama ini yang memberatkan akan dihilangkan dan akses perbankan akan dapat dirasakan kembali oleh masyarakat petani dan nelayan kita sehingga pergerakan ekonomi mereka dapat ditingkatkan,”katanya dalam siaran pers, Jumat (25/10/2024). Baca juga: Utang Luar Negeri Indonesia Naik Terus, Per Agustus 2024 Tembus Rp6.597 Triliun
Menurutnya, selama ini petani dan nelayan sulit mendapatkan akses dari perbankan secara optimal karena banyak variable. Hal ini menjadi salah satu faktor penghabat pertumbuhan ekonomi petani dan nelayan.
Dengan adanya kebijakan pengahapusan utang ini, Ryano melihat adanya kemerdekaan ekonomi. Di mana akses perbankan untuk menggerakkan roda ekonomi dimudahkan dan dibuka seluas-luasnya oleh negara serta dapat dirasakan langsung petani dan nelayan.
Jika hal ini bergulir maka secara makro kebijakan ini akan sangat menopang pengembangan sektor pertanian dan perikanan secara nasional. Dan yang terlebih penting produktivitas para petani dan nelayan harus tertopang melalui sistem permodalan perbankan yang akuntabel. ”Dengan demikian ada jaminan terhadap kesejahteraan bahkan ada harapan bagi masa depan keluarga dan anak-anak mereka,” ujarnya.
Ryano berharap tata kelola kebijakan ini segera direalisasikan pemerintah melalui institusi terkait. Dapat terealisasi secara efektif sehingga berjalan tepat sasaran. ”Agar apa yang menjadi visi besar Presiden Prabowo Subianto yakni menuju swasembada pangan dan kemakmuran rakyat dapat digulirkan,” tuturnya.
(poe)
Lihat Juga :
