Ketidakpastian: Pengendalian APBN?
Senin, 14 Oktober 2024 - 08:04 WIB
Artinya, realisasi janji-janji politik harus dilakukan dengan perencanaan fiskal yang matang agar tidak membebani defisit APBN yang saat ini diproyeksikan berada di angka 2,5% dari PDB. Sejatinya angka tersebut relatif terkendali, meski terdapat komitmen besar terhadap belanja publik
Realisasi janji politik bukan tanpa tantangan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara anggaran untuk program-program prioritas dan keberlanjutan fiskal. Program-program besar seperti makan siang gratis di sekolah, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi komitmen utama pemerintah mendatang.
Program makan siang gratis yang menargetkan 80 juta penerima diproyeksikan membutuhkan anggaran sebesar Rp400 triliun setiap tahun hingga 2029. Sementara itu, proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang juga menjadi prioritas, memerlukan dana tambahan dari APBN dalam beberapa tahun mendatang.
Artinya, mutlak bagi pemerintah untuk dapat cermat dalam melakukan pengelolaan anggaran dan pengawasan pengeluaran agar tak menjadi beban keuangan negara. Pengendalian anggaran merupakan kunci utama yang sangat penting untuk menjaga kesehatan fiskal negara. Program-program besar seperti makan siang gratis dan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan alokasi anggaran besar menuntut pengelolaan yang transparan dan efisien.
Pasalnya, berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kebocoran anggaran pada tahun 2024 tercatat mencapai Rp5 triliun, yang menggambarkan pentingnya pengawasan ketat untuk menghindari kerugian negara. Oleh sebab itu, pengendalian APBN harus diperkuat demi memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Di samping itu, tantangan global – seperti fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dunia – juga memaksa pemerintah ke depan untuk lebih berhati-hati dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Salah satu upaya penghematan APBN dapat dilakukan pemerintah untuk memberikan ruang bagi pemerintah untuk memenuhi janji-janji politik tanpa membebani APBN secara berlebihan.
Artinya, melalui langkah-langkah pengendalian yang efektif, pemerintah diharapkan mampu menjaga kesehatan fiskal, mewujudkan program-program prioritas, dan memastikan stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global yang terus berlangsung.
Pada tahun 2025, kualitas perencanaan APBN menjadi faktor krusial dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik. Seiring dengan berbagai janji politik yang telah diumumkan – seperti peningkatan belanja sosial dan infrastruktur – pemerintah harus memastikan bahwa perencanaan anggaran dilakukan dengan matang.
Amplop anggaran (indikatif) yang disusun oleh pemerintah menjadi acuan utama dalam menentukan berapa besar alokasi APBN untuk setiap sektor prioritas. Adapun dalam APBN 2025, anggaran belanja negara diproyeksikan mencapai Rp3.500 triliun, dengan fokus utama pada belanja sosial dan peningkatan infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga kesejahteraan masyarakat.
Realisasi janji politik bukan tanpa tantangan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara anggaran untuk program-program prioritas dan keberlanjutan fiskal. Program-program besar seperti makan siang gratis di sekolah, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi komitmen utama pemerintah mendatang.
Program makan siang gratis yang menargetkan 80 juta penerima diproyeksikan membutuhkan anggaran sebesar Rp400 triliun setiap tahun hingga 2029. Sementara itu, proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang juga menjadi prioritas, memerlukan dana tambahan dari APBN dalam beberapa tahun mendatang.
Artinya, mutlak bagi pemerintah untuk dapat cermat dalam melakukan pengelolaan anggaran dan pengawasan pengeluaran agar tak menjadi beban keuangan negara. Pengendalian anggaran merupakan kunci utama yang sangat penting untuk menjaga kesehatan fiskal negara. Program-program besar seperti makan siang gratis dan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan alokasi anggaran besar menuntut pengelolaan yang transparan dan efisien.
Pasalnya, berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kebocoran anggaran pada tahun 2024 tercatat mencapai Rp5 triliun, yang menggambarkan pentingnya pengawasan ketat untuk menghindari kerugian negara. Oleh sebab itu, pengendalian APBN harus diperkuat demi memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Di samping itu, tantangan global – seperti fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dunia – juga memaksa pemerintah ke depan untuk lebih berhati-hati dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Salah satu upaya penghematan APBN dapat dilakukan pemerintah untuk memberikan ruang bagi pemerintah untuk memenuhi janji-janji politik tanpa membebani APBN secara berlebihan.
Artinya, melalui langkah-langkah pengendalian yang efektif, pemerintah diharapkan mampu menjaga kesehatan fiskal, mewujudkan program-program prioritas, dan memastikan stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global yang terus berlangsung.
Signifikansi Perencanaan dan Evaluasi
Pada tahun 2025, kualitas perencanaan APBN menjadi faktor krusial dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik. Seiring dengan berbagai janji politik yang telah diumumkan – seperti peningkatan belanja sosial dan infrastruktur – pemerintah harus memastikan bahwa perencanaan anggaran dilakukan dengan matang.
Amplop anggaran (indikatif) yang disusun oleh pemerintah menjadi acuan utama dalam menentukan berapa besar alokasi APBN untuk setiap sektor prioritas. Adapun dalam APBN 2025, anggaran belanja negara diproyeksikan mencapai Rp3.500 triliun, dengan fokus utama pada belanja sosial dan peningkatan infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga kesejahteraan masyarakat.
tulis komentar anda