Cegah Pilkada Curang, Rektor UBK Dorong Bawaslu Lakukan Pengawasan secara Masif
Sabtu, 28 September 2024 - 16:29 WIB
JAKARTA - Rektor Universitas Bung Karno (UBK) Didik Suhariyanto menegaskan pentingnya pengawasan yang masif dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal itu untuk mencegah kecurangan dalam Pilkada 2024.
Hal ini disampaikan Didik dalam acara Rapat Evaluasi Kelembagaan Basawlu Kota Adminiatrasi Jakarta Pusat pada Jumat, 27 September 2024. Dalam pemaparannya, Didik menyatakan Bawaslu memiliki peran strategis dalam menjaga proses demokrasi yang bersih dan adil.
"Pilkada Serentak 2024 merupakan momentum penting dalam kehidupan demokrasi kita. Oleh karena itu, pengawasan yang masif dan intensif sangat dibutuhkan untuk meminimalisasi potensi kecurangan," ujarnya, Sabtu (28/9/24).
Selain itu, beliau juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat, khususnya kalangan akademisi, untuk turut serta mengawasi jalannya pilkada. "Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga masyarakat luas. Perguruan tinggi, melalui penelitian dan pengabdian masyarakat, bisa berperan dalam memberikan kontribusi nyata untuk memastikan Pilkada berlangsung secara transparan dan akuntabel," tambahnya.
Bawaslu sendiri telah mengumumkan akan memperkuat sistem pengawasan, termasuk melalui penggunaan teknologi untuk memantau potensi pelanggaran. Bawaslu juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya pengawasan dalam Pilkada.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat serta menjaga integritas demokrasi di Indonesia.
Hal ini disampaikan Didik dalam acara Rapat Evaluasi Kelembagaan Basawlu Kota Adminiatrasi Jakarta Pusat pada Jumat, 27 September 2024. Dalam pemaparannya, Didik menyatakan Bawaslu memiliki peran strategis dalam menjaga proses demokrasi yang bersih dan adil.
"Pilkada Serentak 2024 merupakan momentum penting dalam kehidupan demokrasi kita. Oleh karena itu, pengawasan yang masif dan intensif sangat dibutuhkan untuk meminimalisasi potensi kecurangan," ujarnya, Sabtu (28/9/24).
Selain itu, beliau juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat, khususnya kalangan akademisi, untuk turut serta mengawasi jalannya pilkada. "Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga masyarakat luas. Perguruan tinggi, melalui penelitian dan pengabdian masyarakat, bisa berperan dalam memberikan kontribusi nyata untuk memastikan Pilkada berlangsung secara transparan dan akuntabel," tambahnya.
Bawaslu sendiri telah mengumumkan akan memperkuat sistem pengawasan, termasuk melalui penggunaan teknologi untuk memantau potensi pelanggaran. Bawaslu juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya pengawasan dalam Pilkada.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat serta menjaga integritas demokrasi di Indonesia.
(cip)
tulis komentar anda