REI Siap Dukung Program Prabowo-Gibran terkait Perumahan

Ketiga, REI saat ini tengah memitigasi beberapa peraturan yang perlu disinkronisasi dan diharmonisasi. Khusus untuk perizinan, sinkronisasi mendesak dilakukan karena sudah melenceng jauh dari semangat UU Cipta Kerja yang menekankan perizinan yang sederhana dan cepat berbasis OSS (Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik).

"Tetapi kenyataan di lapangan, saat ini pengendali perizinan kembali seperti sebelumnya yang berpusat di pemerintah daerah," ujarnya.

Keempat, REI sedang memperdalam kajian terkait dana pendampingan untuk mendorong percepatan pencapaian 3 juta rumah terutama untuk pendampingan bagi kelompok masyarakat sedikit di atas MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) yang berpenghasilan Rp8 juta-Rp15 juta per bulan. Sumber dananya dapat dihimpun dari dana pensiun, dana badan penjaminan sosial, dana asuransi dan sebagainya.

Kelima, yang paling terpenting ujar Joko Suranto, REI mendorong penuh terbentuknya Kementerian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan yang memiliki kewenangan merencanakan dan mengeksekusi pembangunan perumahan nasional. Karena, tegasnya, tidak mungkin pekerjaan besar membangun 3 juta rumah ini dapat sukses tanpa adanya kementerian yang fokus.

"Tugas besar ini butuh tanggungjawab. Jadi mustahil 3 juta rumah itu terealisasi tanpa kementerian khusus karena tentunya butuh koordinasi dan kewenangan regulasi yang kuat agar program ini dapat berhasil," pungkas Joko Suranto.

Saat ini kebijakan perizinan perumahan diatur oleh 6 kementerian yang dalam praktiknya menyulitkan proses dan koordinasinya.

Sementara itu, Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan perlunya dukungan penuh semua pemangku kepentingan terhadap pencapaian program 3 juta rumah, karena sektor perumahan, memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian bangsa serta membangun peradaban dan kecerdasan bangsa.

"Perumahan memiliki multiplier efek terhadap 185 subsektor industri yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Selain meningkatkan penyerapan tenaga kerja, karena dibutuhkan 5 pekerja untuk pembangunan setiap 1 unit rumah. Sektor ini juga meningkatkan penerimaan negara dari pemasukan pajak," ujarnya.

Selain kontribusi terhadap sektor ekonomi, kata Hirwandi, sektor perumahan mempunyai dampak pada kehidupan, kesejahteraan sosial, dan kecerdasan bangsa. "Oleh karena itu diperlukan adanya program pembiayaan yang affordable dan equitable bagi seluruh kelompok masyarakat," tutupnya.