Cegah Serangan Siber, Pengamat: Perlu Penguatan Perlindungan Data Pribadi
Kamis, 01 Agustus 2024 - 17:23 WIB
Dia juga menyinggung keberadaan bisnis internet Elon Musk di Indonesia yakni Starlink yang saat ini sudah menjadi penyedia jasa internet. Dia meminta sepak terjang Starlink di Indonesia betul-betul diawasi dengan baik dan berintegritas.
"Kita masih harus terus memantau perkembangan internet Starlink. Walaupun sudah mendapat izin penyedia internet broadband berbasis satelit di Indonesia harus dipastikan Starlink mematuhi peraturan di Indonesia, termasuk memiliki network operation center di Indonesia, pusat data juga harus ada di Indonesia dan kantor resmi di Indonesia," ungkap Heru.
Bagi lembaga dan kementerian yang sudah bekerja sama dengan Starlink agar tetap meningkatkan spektisme dan kepekaan terhadap keamanan data mereka. Jangan sampai tidak ada langkah-langkah manajemen risiko secara dini sehingga mengancam kedaulatan negara.
"Pemerintah daerah yang bekerja sama dengan Starlink harus dipastikan adanya pengelolaan risiko keamanan. Karena ini kerja sama dengan perusahaan teknologi dari luar negeri, sehingga prioritas keamanan data negara Indonesia harus diutamakan," tuturnya.
Untuk meningkatkan awareness terhadap keamanan data, Heru mengingatkan pemerintah pusat segera melakukan supervisi dan mengawasi penggunaan Starlink oleh pemda agar dipastikan jaringan aman, andal, dan data masyarakat serta data pemerintah juga terlindungi.
Begitu juga tentang Starlink yang menawarkan akses internet cepat di daerah 3T (Tertinggal, Terpencil, dan Terluar). Pemerintah Indonesia harus memastikan operasional Starlink sesuai regulasi keamanan.
"Pemerintah Indonesia harus memastikan dalam perizinan yang diterbitkan untuk Starlink memuat ketentuan tentang pengelolaan data, termasuk lokasi pusat operasi jaringan dan pusat data di Indonesia serta mekanisme pengawasan dan audit yang ketat secara berkala," ujar Heru.
"Inilah yang terjadi jika sebuah aplikasi tidak diuji dengan komprehensif sehingga tidak bisa diandalkan secara maksimal menuju Pilkada harus ada evaluasi terkait hal ini," katanya.
Aspek ini sangat penting untuk disampaikan bahwa menuju Pilkada, masyarakat harus bijak dalam menggunakan teknologi informasi dan media sosial. Pada Pilkada 2024, media digital memegang peran yang semakin penting dalam berbagai proses pemilihan.
"Kita masih harus terus memantau perkembangan internet Starlink. Walaupun sudah mendapat izin penyedia internet broadband berbasis satelit di Indonesia harus dipastikan Starlink mematuhi peraturan di Indonesia, termasuk memiliki network operation center di Indonesia, pusat data juga harus ada di Indonesia dan kantor resmi di Indonesia," ungkap Heru.
Bagi lembaga dan kementerian yang sudah bekerja sama dengan Starlink agar tetap meningkatkan spektisme dan kepekaan terhadap keamanan data mereka. Jangan sampai tidak ada langkah-langkah manajemen risiko secara dini sehingga mengancam kedaulatan negara.
"Pemerintah daerah yang bekerja sama dengan Starlink harus dipastikan adanya pengelolaan risiko keamanan. Karena ini kerja sama dengan perusahaan teknologi dari luar negeri, sehingga prioritas keamanan data negara Indonesia harus diutamakan," tuturnya.
Untuk meningkatkan awareness terhadap keamanan data, Heru mengingatkan pemerintah pusat segera melakukan supervisi dan mengawasi penggunaan Starlink oleh pemda agar dipastikan jaringan aman, andal, dan data masyarakat serta data pemerintah juga terlindungi.
Begitu juga tentang Starlink yang menawarkan akses internet cepat di daerah 3T (Tertinggal, Terpencil, dan Terluar). Pemerintah Indonesia harus memastikan operasional Starlink sesuai regulasi keamanan.
"Pemerintah Indonesia harus memastikan dalam perizinan yang diterbitkan untuk Starlink memuat ketentuan tentang pengelolaan data, termasuk lokasi pusat operasi jaringan dan pusat data di Indonesia serta mekanisme pengawasan dan audit yang ketat secara berkala," ujar Heru.
Antisipasi Momentum Politik
Dia juga memberikan pandangan terkait penggunaan teknologi informasi saat Pilkada 2024. Dengan berkaca dari Pemilu 2024 lalu terdapat banyak kekacauan dalam situs hitung KPU yang membuat masyarakat bingung."Inilah yang terjadi jika sebuah aplikasi tidak diuji dengan komprehensif sehingga tidak bisa diandalkan secara maksimal menuju Pilkada harus ada evaluasi terkait hal ini," katanya.
Aspek ini sangat penting untuk disampaikan bahwa menuju Pilkada, masyarakat harus bijak dalam menggunakan teknologi informasi dan media sosial. Pada Pilkada 2024, media digital memegang peran yang semakin penting dalam berbagai proses pemilihan.
Lihat Juga :
tulis komentar anda