Program Pelatihan Online Dinilai Abaikan Lembaga Dikmas
Jum'at, 01 Mei 2020 - 22:31 WIB
Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih. Foto/dok PKS
JAKARTA - Program pelatihan daring (online) yang dibungkus dalam program kartu prakerja sebanyak 5,6 juta penerima dinilai mengabaikan keberadaan sekolah berbasis pendidikan masyarakat (Dikmas) di Tanah Air.
“Padahal ada puluhan ribu lembaga yang sudah berkecimpung dalam pendidikan dan pelatihan yang sudah bertahun-tahun eksis di masyarakat, menyakitkan melihat fakta bahwa mereka diabaikan,” tutur Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/5/2020).
Fikri merinci data terkait satuan pendidikan berbasis pendidikan masyarakat (Dikmas) di laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud.go.id). Data itu menyebut ada 9.390 lembaga kursus dan pelatihan (LKP), 9.537 pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), serta terdapat 433 sanggar kegiatan belajar (SKB) yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Totalnya ada 19.360 lembaga,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Selain itu, sambung dia, terdapat 600-an lembaga pelatihan dan keterampilan yang berada di bawah binaan Kemenaker. Dengan data tersebut, diperkirakan terdapat 250-an ribu pekerja yang menggantungkan hidupnya sebagai pengajar dan instruktur di lembaga-lembaga tersebut.
Fikri mempertanyakan alasan pemerintah yang hanya mengandeng delapan perusahaan platform digital yang sudah mapan secara finansial. Mitra platform ini kabarnya hanya mengandeng 200-an lembaga kursus. “Padahal ada 19 ribuan Lembaga dikmas milik anak negeri ini yang kesulitan di masa pandemi,” ujar Fikri.
Selain itu, Fikri menilai kebijakan yang telah diambil pemerintah tersebut diwarnai konflik kepentingan. “Aksi nepotisme oleh stafsus Istana tidak bisa dilupakan begitu saja,” kata Fikri.
Fikri mengatakan, kini publik dengan gamblang bisa menilai keberpihakan pemerintah, khususnya saat menghadapi krisis multidimensi yang timbul dari pandemi Covid-19. “Kebijakan yang tidak peka dan diwarnai KKN menyebabkan krisis ketidakpercayaan kepada Istana yang lebih luas,” katanya.
Maka itu, Fikri juga mengusulkan agar sistem pengawasan internal pemerintah diterjunkan untuk mengawasi proses yang tengah berjalan. “Meski agak terlambat, mestinya juga dilibatkan pendampingan BPKP, LKPP, juga Itjen dalam proses kartu prakerja ini,” ungkapnya.( )
“Padahal ada puluhan ribu lembaga yang sudah berkecimpung dalam pendidikan dan pelatihan yang sudah bertahun-tahun eksis di masyarakat, menyakitkan melihat fakta bahwa mereka diabaikan,” tutur Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/5/2020).
Fikri merinci data terkait satuan pendidikan berbasis pendidikan masyarakat (Dikmas) di laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud.go.id). Data itu menyebut ada 9.390 lembaga kursus dan pelatihan (LKP), 9.537 pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), serta terdapat 433 sanggar kegiatan belajar (SKB) yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Totalnya ada 19.360 lembaga,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Selain itu, sambung dia, terdapat 600-an lembaga pelatihan dan keterampilan yang berada di bawah binaan Kemenaker. Dengan data tersebut, diperkirakan terdapat 250-an ribu pekerja yang menggantungkan hidupnya sebagai pengajar dan instruktur di lembaga-lembaga tersebut.
Fikri mempertanyakan alasan pemerintah yang hanya mengandeng delapan perusahaan platform digital yang sudah mapan secara finansial. Mitra platform ini kabarnya hanya mengandeng 200-an lembaga kursus. “Padahal ada 19 ribuan Lembaga dikmas milik anak negeri ini yang kesulitan di masa pandemi,” ujar Fikri.
Selain itu, Fikri menilai kebijakan yang telah diambil pemerintah tersebut diwarnai konflik kepentingan. “Aksi nepotisme oleh stafsus Istana tidak bisa dilupakan begitu saja,” kata Fikri.
Fikri mengatakan, kini publik dengan gamblang bisa menilai keberpihakan pemerintah, khususnya saat menghadapi krisis multidimensi yang timbul dari pandemi Covid-19. “Kebijakan yang tidak peka dan diwarnai KKN menyebabkan krisis ketidakpercayaan kepada Istana yang lebih luas,” katanya.
Maka itu, Fikri juga mengusulkan agar sistem pengawasan internal pemerintah diterjunkan untuk mengawasi proses yang tengah berjalan. “Meski agak terlambat, mestinya juga dilibatkan pendampingan BPKP, LKPP, juga Itjen dalam proses kartu prakerja ini,” ungkapnya.( )
tulis komentar anda