Hadapi Bonus Demografi, Pemerintah Diminta Bangun Kemandirian Pangan
Selasa, 23 Juli 2024 - 11:38 WIB
Menurut dia, yang perlu dipahami juga adalah pangan merupakan basis dari bisnis UMKM yang selama ini menunjang perekonomian nasional. Jadi bisa dibayangkan jika pangan itu menjadi barang langka dan mahal.
"UMKM kita itu mengambil porsi sekitar 70 persen dari perekonomian nasional kita dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja nasional. Sudah seharusnya jika pemerintah lebih fokus dan memahami pentingnya kestabilan dan ketahanan pangan kita untuk stabilitas perekonomian yang ada di negara kita," tuturnya.
Kembali ditegaskan anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini, Indonesia yang sebagai food country atau kitohnya sebagai negara penghasil pangan karena letak geografis di garis khatulistiwa dengan curah hujan yang terbesar nomor lima di dunia dan sumber air nomor delapan terbesar di dunia, serta jumlah gunung berapi nomor tiga terbanyak di dunia.
"Yang menghasilkan berbagai kandungan mineral untuk kesuburan tanah serta getaran untuk melapukkan tanah sehingga menghasilkan tanah yang maha subur untuk berbagai tanaman di wilayah negara kita," tuturnya.
"Dan kita harus tahu juga bahwa saat lalu Belanda melalui perserikatan dagangnya yaitu VOC, pernah memanfaatkan perdagangan rempah rempah dan hasil pokok pangan seperti beras, jagung,tebu dan perkebunannya seperti kopi, coklat, teh, tembakau dan lain lain, bisa menjadi organisasi yang memiliki kekayaan terbesar di dunia," sambungnya.
BHS mengatakan, menurut pendapatnya betul usulan Kementan untuk menaikkan anggaran pertanian untuk pupuk subsidi, benih bibit unggul, obat obatan hama, kebutuhan irigasi pertanian, dan lain lain.
"Karena saat ini kita memiliki lahan tanam sebanyak 70 juta hektar, tetapi yang dimanfaatkan untuk tanam padi hanya 7 juta hektar. Yang seharusnya 7 juta hektar pun bisa mencukupi kebutuhan pangan nasional yang sekitar 31 juta ton beras," bebernya.
"Jangan sampai kita menjadi negara yang selalu ketergantungan pangan dari negara lain, sehingga kita menjadi lemah dan bisa dikendalikan oleh negara lain," tutupnya.
"UMKM kita itu mengambil porsi sekitar 70 persen dari perekonomian nasional kita dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja nasional. Sudah seharusnya jika pemerintah lebih fokus dan memahami pentingnya kestabilan dan ketahanan pangan kita untuk stabilitas perekonomian yang ada di negara kita," tuturnya.
Kembali ditegaskan anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini, Indonesia yang sebagai food country atau kitohnya sebagai negara penghasil pangan karena letak geografis di garis khatulistiwa dengan curah hujan yang terbesar nomor lima di dunia dan sumber air nomor delapan terbesar di dunia, serta jumlah gunung berapi nomor tiga terbanyak di dunia.
"Yang menghasilkan berbagai kandungan mineral untuk kesuburan tanah serta getaran untuk melapukkan tanah sehingga menghasilkan tanah yang maha subur untuk berbagai tanaman di wilayah negara kita," tuturnya.
"Dan kita harus tahu juga bahwa saat lalu Belanda melalui perserikatan dagangnya yaitu VOC, pernah memanfaatkan perdagangan rempah rempah dan hasil pokok pangan seperti beras, jagung,tebu dan perkebunannya seperti kopi, coklat, teh, tembakau dan lain lain, bisa menjadi organisasi yang memiliki kekayaan terbesar di dunia," sambungnya.
BHS mengatakan, menurut pendapatnya betul usulan Kementan untuk menaikkan anggaran pertanian untuk pupuk subsidi, benih bibit unggul, obat obatan hama, kebutuhan irigasi pertanian, dan lain lain.
"Karena saat ini kita memiliki lahan tanam sebanyak 70 juta hektar, tetapi yang dimanfaatkan untuk tanam padi hanya 7 juta hektar. Yang seharusnya 7 juta hektar pun bisa mencukupi kebutuhan pangan nasional yang sekitar 31 juta ton beras," bebernya.
"Jangan sampai kita menjadi negara yang selalu ketergantungan pangan dari negara lain, sehingga kita menjadi lemah dan bisa dikendalikan oleh negara lain," tutupnya.
(maf)
Lihat Juga :
tulis komentar anda