Hadapi Bonus Demografi, Pemerintah Diminta Bangun Kemandirian Pangan
Selasa, 23 Juli 2024 - 11:38 WIB
Anggota DPR terpilih periode 2024-2029, Bambang Haryo Soekartono (BHS). Foto/Istimewa
JAKARTA - Membangun kemandirian pangan tidak bisa hanya di slogan saja. Tapi harus melalui kebijakan dan anggaran. Sehingga, Indonesia bisa berubah menjadi negara penghasil pangan dunia.
Selain itu kemandirian pangan ini juga harus diperhatikan pemerintah, dalam menghadapi bonus demografi di tahun 2035. Hal ini ditegaskan oleh Anggota DPR terpilih periode 2024-2029, Bambang Haryo Soekartono (BHS).
"Ingat di 2035 nanti, kita menghadapi bonus demografi. Banyak anak anak yang saat ini tumbuh akan menjadi andalan Indonesia di 10 tahun yang akan datang yang tentunya membutuhkan pangan yang bergizi. Sehingga sehat dan pintar," kata BHS, Selasa (22/7/2024).
Bapak Petani Sidoarjo ini prihatin dan miris saat melihat anggaran Kementerian Pertanian yang 'hanya' berkisar Rp8 triliun yang disetujui oleh Kementrian Keuangan untuk tahun anggaran 2025.
Turun drastis dari anggaran Pertanian di tahun 2018 yang sudah berkisar Rp24 trilliun. Walaupun Mentan mengajukan penambahan sebesar Rp51,7 trilliun di hadapan Komisi IV DPR-RI.
"Sepertinya Kementerian Keuangan itu tidak paham ya, kalau pangan itu adalah penggerak ekonomi yang paling utama di Indonesia," jelasnya.
"Bahkan dari 67 juta UMKM sebagai penggerak ekonomi sekitar 60 persen dari total perputaran ekonomi di Indonesia itu 50 persennya adalah UMKM yang sangat bergantung kepada beras atau nasi," tambahnya.
Ketua Dewan Penasihat Pasar se Jawa Timur ini menegaskan, sektor pangan adalah sektor vital suatu negara dan juga sektor paling dasar dalam menjaga kehidupan manusia.
"Dari aspek ekonomi, bila beras sudah berubah menjadi nasi, nilai ekonominya akan meningkat. Dan tentu dari nasi akan berdampak munculnya lauk pauk. Sehingga peningkatan nilai ekonomi karena beras menjadi berpuluh kali lipat setelah jadi nasi yang berlauk pauk. Dan memberikan kehidupan untuk sektor lainnya, termasuk minuman. Kan begitu ya," ungkapnya.
Selain itu kemandirian pangan ini juga harus diperhatikan pemerintah, dalam menghadapi bonus demografi di tahun 2035. Hal ini ditegaskan oleh Anggota DPR terpilih periode 2024-2029, Bambang Haryo Soekartono (BHS).
"Ingat di 2035 nanti, kita menghadapi bonus demografi. Banyak anak anak yang saat ini tumbuh akan menjadi andalan Indonesia di 10 tahun yang akan datang yang tentunya membutuhkan pangan yang bergizi. Sehingga sehat dan pintar," kata BHS, Selasa (22/7/2024).
Bapak Petani Sidoarjo ini prihatin dan miris saat melihat anggaran Kementerian Pertanian yang 'hanya' berkisar Rp8 triliun yang disetujui oleh Kementrian Keuangan untuk tahun anggaran 2025.
Turun drastis dari anggaran Pertanian di tahun 2018 yang sudah berkisar Rp24 trilliun. Walaupun Mentan mengajukan penambahan sebesar Rp51,7 trilliun di hadapan Komisi IV DPR-RI.
"Sepertinya Kementerian Keuangan itu tidak paham ya, kalau pangan itu adalah penggerak ekonomi yang paling utama di Indonesia," jelasnya.
"Bahkan dari 67 juta UMKM sebagai penggerak ekonomi sekitar 60 persen dari total perputaran ekonomi di Indonesia itu 50 persennya adalah UMKM yang sangat bergantung kepada beras atau nasi," tambahnya.
Ketua Dewan Penasihat Pasar se Jawa Timur ini menegaskan, sektor pangan adalah sektor vital suatu negara dan juga sektor paling dasar dalam menjaga kehidupan manusia.
"Dari aspek ekonomi, bila beras sudah berubah menjadi nasi, nilai ekonominya akan meningkat. Dan tentu dari nasi akan berdampak munculnya lauk pauk. Sehingga peningkatan nilai ekonomi karena beras menjadi berpuluh kali lipat setelah jadi nasi yang berlauk pauk. Dan memberikan kehidupan untuk sektor lainnya, termasuk minuman. Kan begitu ya," ungkapnya.
tulis komentar anda