Imparsial Desak DPR Tak Lanjutkan Pembahasan RUU TNI dan Polri

Pada bagian penjelasan, yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangannya (termasuk pemantauan dan peninjauannya), memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan).

Mengingat DPR RI periode 2019-2024 akan segera berakhir, pembahasan keduanya berpotensi mengabaikan partisipasi publik dan berdampak pada lahirnya aturan perundang-undangan yang anti-kritik dan represif. “Kami juga menilai secara substansi RUU TNI dan RUU Polri memiliki usulan perubahan yang bermasalah. Alih-alih mendorong perbaikan dan menjadikan TNI dan Polri lebih profesional, sejumlah usulan perubahan yang ada akan membuat kedua institusi tersebut semakin menjauh dari kepentingan dan mandat Reformasi, jika diakomodir oleh DPR,” katanya.

Karena itu, Pemerintah dan DPR harus benar-benar mencermati kritik, saran, dan masukan dari berbagai kelompok masyarakat sipil. Jangan sampai DPR menghasilkan produk legislasi yang merusak prinsip negara hukum, mengancam demokrasi dan hak asasi manusia.

“Imparsial mendesak DPR untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU TNI dan RUU Polri di sisa masa periode yang tidak banyak. Di tengah masa baktinya yang akan berakhir, sebaiknya DPR dan pemerintah memfokuskan pada upaya evaluasi dan perbaikan terhadap berbagai praktik penyimpangan dalam pelaksana tugas TNI-Polri dan mendorong agenda Reformasi yang tertunda,” katanya.