DPR Setujui Penerimaan Hibah Alpalhankam, Ada Senjata hingga Kapal Perang

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Nurul Arifin menyampaikan laporan komisinya terhadap hasil pembahasan persetujuan penerimaan dan pemberian hibah Alpalhankam dari dan ke luar negeri.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan pemerintah pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari Pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR.

Baca juga: Ajukan Anggaran Pertahanan Rp1.788 Triliun, Prabowo: Masih Kecil Dibandingkan AS

Sehubungan dengan hal tersebut, rapat konsultasi Pengganti Bamus DPR pada 25 Maret 2024 telah memutuskan menugaskan Komisi I DPR untuk membahas Surat Menteri Pertahanan RI.

1. Nomor B/2045/M/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 hal persetujuan penerimaan dan pemberian hibah Alpalhankam dari dan ke luar negeri yaitu;