Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Empat RUU Jadi Usul Inisiatif DPR Hanya Dihadiri 125 Orang
Selasa, 28 Mei 2024 - 11:01 WIB
Sebelumnya, Baleg telah menyepakati Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR RI. Kesepakatan diambil setelah Baleg DPR RI menggelar rapat pleno di ruang rapat Baleg, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).
Hanya dalam waktu tiga hari sejak Baleg menggelar rapat perdana terkait perubahan regulasi itu pada Selasa (14/5/2024), seluruh fraksi langsung menyepakati RUU Kementerian Negara jadi usul inisiatif DPR.
Tak hanya itu, Baleg DPR dikabarkan berencana merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau UU Polri. Tim ahli Baleg DPR tengah melakukan kajian atas perubahan UU tersebut.
Hal itu diungkapkan oleh anggota Baleg DPR Guspardi Gaus. Ia mengaku, informasi perubahan itu didapat setelah dirinya berdiskusi dengan sejumlah pimpinan Baleg DPR.
"Jadi memang secara formal memang belum pernah ada pembahasan tentang hal ini. Cuma bapak bincang-bincang di Baleg itu, terutama dengan pimpinan, kita akan melakukan pembahasan terhadap RUU tentang Kepolisian," kata Guspardi saat dihubungi, Sabtu (18/5/2024).
Adapun salah satu substansi yang diubah terkait perpanjangan batas usia pensiun bagi pejabat fungsional Korps Bhayangkara. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, perpanjangan batas usia pensiun dalam revisi UU Polri dilakukan lantaran ingin diselaraskan dengan UU Kejaksaan. Ia pun mengaku, rencana perubahan UU Polri sudah mencuat pasca UU Kejaksaan disahkan.
"Jadi begini, DPR itu pada dua tahun lalu itu sudah melakukan revisi UU Kejaksaan, dan itu juga terkait dengan usia pensiun dan usia jabatan fungsional. Nah oleh karena itu, waktu itu juga sudah ada permintaan untuk melakukan revisi UU Polri dan TNI agar dapat sama dengan UU Kejaksaan tentang masa pensiun dan juga untuk masa berakhirnya jabatan fungsional," kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2024).
Hanya dalam waktu tiga hari sejak Baleg menggelar rapat perdana terkait perubahan regulasi itu pada Selasa (14/5/2024), seluruh fraksi langsung menyepakati RUU Kementerian Negara jadi usul inisiatif DPR.
Tak hanya itu, Baleg DPR dikabarkan berencana merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau UU Polri. Tim ahli Baleg DPR tengah melakukan kajian atas perubahan UU tersebut.
Hal itu diungkapkan oleh anggota Baleg DPR Guspardi Gaus. Ia mengaku, informasi perubahan itu didapat setelah dirinya berdiskusi dengan sejumlah pimpinan Baleg DPR.
"Jadi memang secara formal memang belum pernah ada pembahasan tentang hal ini. Cuma bapak bincang-bincang di Baleg itu, terutama dengan pimpinan, kita akan melakukan pembahasan terhadap RUU tentang Kepolisian," kata Guspardi saat dihubungi, Sabtu (18/5/2024).
Adapun salah satu substansi yang diubah terkait perpanjangan batas usia pensiun bagi pejabat fungsional Korps Bhayangkara. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, perpanjangan batas usia pensiun dalam revisi UU Polri dilakukan lantaran ingin diselaraskan dengan UU Kejaksaan. Ia pun mengaku, rencana perubahan UU Polri sudah mencuat pasca UU Kejaksaan disahkan.
"Jadi begini, DPR itu pada dua tahun lalu itu sudah melakukan revisi UU Kejaksaan, dan itu juga terkait dengan usia pensiun dan usia jabatan fungsional. Nah oleh karena itu, waktu itu juga sudah ada permintaan untuk melakukan revisi UU Polri dan TNI agar dapat sama dengan UU Kejaksaan tentang masa pensiun dan juga untuk masa berakhirnya jabatan fungsional," kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2024).
(abd)
Lihat Juga :
tulis komentar anda