Punya Kekuatan Pressure, Buruh Disarankan Bikin Kontrak Politik di Pilkada

"Masih ada ketidakselarasan antara tokoh buruh dengan basis kelompok buruh, sehingga tidak ada bargaining position yang efektif terhadap pemerintah yang ada," tutur dia.

Untuk itu, Irma menyarankan agar bargaining posisi kelompok buruh harus jelas. Setidaknya, kata dia, calon yang didukung kelompok buruh harus mampu membuat regulasi yang selaras dengan kepentingan para buruh.

"Yang perlu dilakukan adalah membuat diskursus yang baik kepada calon maupun buruh-buruh kita. Harus ada komitmen yang jelas dan tegas terhadap calon yang didukung," pungkasnya.

Sementara itu, Sekjen KSBSI, Dedi Hardianto mengatakan, peran buruh sangat penting dalam menentukan arah bangsa. Hal ini terbukti, pada saat Presiden Soekarno, buruh memiliki peran dominan seperti gerakan trimurti, dan saat itu buruh mendapat perhatian penuh.

Menurutnya, hal demikian, jauh berbeda pada saat orde baru berkuasa. Buruh 'dikotak-kotakan' sehingga kekuatan mereka dengan mudah dipantau penguasa. Di sisi lain, suara dan tuntutan buruh seakan tak digubris oleh penguasa.

Dedi melihat, momentum politik nasional maupun daerah harus menjadi pendorong kaum buruh untuk bersatu. Apalagi, kepala daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam memperjuangkan hak buruh.

"Suara buruh ini akan signifikan di tahun politik, dan efektif kalau tokoh buruh ini punya basis kuat, dan membumi. Peran-peran partai politik yang meduduk di kekuasaan rata-rata pemilik modal," ucap Dedi.

"Mereka juga tidak mau solid bersama, mereka melakukan politik transaksional sehingga tidak membiarkan buruh-buruh ini bersatu. Maka, tokoh buruh harus menurunkan ego mereka untuk bersama-sama memajukan kesejahteraan kelompok buruh," pungkasnya.