Kebebasan Beragama Perlu Menghargai Etika Sosial

"Sebenarnya di masyarakat kita umumnya memiliki modal sosial yang sudah mengakar lama, yakni saling menghargai dan mengedepankan kepentingan bersama. Hanya saja hal tersebut perlu direvitalisasi. Sekalipun sudah ada peraturan dari Pemerintah, khususnya oleh Kementerian Agama RI terkait hal tersebut, namun tanpa modal sosial tadi, peraturan dimaksud tidak akan ditaati oleh sebagian warga masyarakat," katanya.

Ia menekankan, terlepas apa pun rumah ibadahnya, seyogyanya menjadi sarana yang terus membantu menghadirkan kenyamanan dan keharmonian dalam masyarakat yang majemuk. Rumah ibadah seharusnya menjadi simbol perdamaian dan keindahan dalam hidup beragama.

Pdt Jimmy juga menyoroti soal kesenjangan sosial yang timbul akibat praktik intoleransi di masyarakat. Mengatasi hal ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dengan unsur civil society, khususnya dari organisasi masyarakat berbasis keagamaan.

Alumni Gadjah Mada University Studies Master of Arts (MA), Religious and Cultural Studies ini menjelaskan, pemerintah perlu bersinergi dengan seluruh stakeholders. Jika mengacu pada program pentahelix yang digagas BNPT, bersinergi artinya tidak semata ketika terjadinya permasalahan, tetapi lebih menerapkan perspektif pencegahan, serta mengupayakan prinsip pengakuan, pemenuhan, serta perlindungan bagi setiap warga negara secara konsekuen.

"Faktor-faktor penyumbang masalah kesenjangan sosial itu sendiri, seperti ekonomi, kesehatan dan pendidikan, harus diupayakan bersama untuk tidak terus menyulut kebencian atau tindakan negatif lainnya antarkelompok masyarakat. Perdamaian tanpa kehadiran keadilan bagi seluruh masyarakat tidaklah akan bertahan lama," kata Pdt Jimmy Sormin.