Kebebasan Beragama Perlu Menghargai Etika Sosial
Minggu, 19 Mei 2024 - 20:50 WIB
Sekretaris Eksekutif bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Pdt Jimmy Sormin. FOTO/IST
JAKARTA - Menjalankan kebebasan beragama sesuai dengan apa yang diyakini perlu menghargai etika sosial. Hal ini dimaksudkan agar perbedaan dalam menjalankan keimanan tidak menjadi penghambat lancarnya komunikasi antar masyarakat. Sikap tenggang rasa diharapkan bisa dikedepankan dalam membangun hubungan sesama manusia.
Sekretaris Eksekutif bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Pdt Jimmy Sormin menguraikan bahwa orang Indonesia perlu menyeimbangkan antara kebebasan beragama dengan etika sosial.
"Kita perlu mengingat dan menegakkan kembali prinsip yang ideal, bahwa kebebasan masing-masing individu juga dibatasi dengan kebebasan orang lain. Hak dan kebebasan yang melekat pada setiap manusia itu perlu diatur agar diakui, dipenuhi, dan dilindungi oleh negara, yakni melalui hukum yang telah berlaku," kata Pdt Jimmy Sormin dalam keterangannya dikutip, Minggu (19/5/2024).
Ia menambahkan, melalui penegakkan hukum yang tegas dan adil, masyarakat bisa terdidik untuk hidup dalam ketaatan akan hukum. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku akan membantu memperkuat etika sosial di masyarakat Indonesia.
Ketua Gugus Tugas Pemuka Agama BNPT ini mengatakan, sifat tenggang rasa adalah modal sosial yang telah diwariskan sejak nenek moyang bangsa Indonesia. Menurutnya, kesadaran akan etika sosial harus dihidupkan kembali melalui praktik-praktik yang membangun masyarakat untuk saling peduli, menghargai, dan bekerja sama. Dengan begitu, tidak terjadi lagi benturan antara kebebasan beragama dan kenyamanan hidup bermasyarakat.
Bicara mengenai upaya membangun kesepahaman antarumat dengan ragam keyakinan, Pdt. Jimmy Sormin mengapresiasi langkah Pemerintah dalam menyisipkan nilai kebangsaan pada materi pendidikan formal maupun informal.
"Negara berkewajiban untuk memberi pengakuan, pemenuhan dan perlindungan hak bagi setiap warganya, apapun agama dan keyakinannya. Segala bentuk upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan itu juga harus diiringi dengan penegakan hukum yang tegas dan adil," ujarnya.
Dia berharap agar masyarakat sipil dapat saling berkolaborasi untuk terus membangun ruang-ruang perjumpaan dan dialog, serta menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kesehariannya. Hal ini bisa diwujudkan melalui upaya menyejahterakan kehidupan bersama, agar tidak terjadi jurang yang lebar antarkelas sosial, menghormati kemanusiaan sesama anak bangsa, serta aksi-aksi bersama dalam merespons berbagai masalah yang terjadi tengah masyarakat.
Ketika ditanya tentang polemik penggunaan pengeras suara rumah ibadah yang terlalu keras, Pdt. Jimmy menanggapinya dengan santai. Menurutnya, masyarakat Indonesia memiliki akar budaya tenggang rasa yang cukup tinggi, sehingga mampu saling menghargai dan memberikan pengertian dalam kehidupan bertetangga.
Sekretaris Eksekutif bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Pdt Jimmy Sormin menguraikan bahwa orang Indonesia perlu menyeimbangkan antara kebebasan beragama dengan etika sosial.
"Kita perlu mengingat dan menegakkan kembali prinsip yang ideal, bahwa kebebasan masing-masing individu juga dibatasi dengan kebebasan orang lain. Hak dan kebebasan yang melekat pada setiap manusia itu perlu diatur agar diakui, dipenuhi, dan dilindungi oleh negara, yakni melalui hukum yang telah berlaku," kata Pdt Jimmy Sormin dalam keterangannya dikutip, Minggu (19/5/2024).
Ia menambahkan, melalui penegakkan hukum yang tegas dan adil, masyarakat bisa terdidik untuk hidup dalam ketaatan akan hukum. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku akan membantu memperkuat etika sosial di masyarakat Indonesia.
Ketua Gugus Tugas Pemuka Agama BNPT ini mengatakan, sifat tenggang rasa adalah modal sosial yang telah diwariskan sejak nenek moyang bangsa Indonesia. Menurutnya, kesadaran akan etika sosial harus dihidupkan kembali melalui praktik-praktik yang membangun masyarakat untuk saling peduli, menghargai, dan bekerja sama. Dengan begitu, tidak terjadi lagi benturan antara kebebasan beragama dan kenyamanan hidup bermasyarakat.
Bicara mengenai upaya membangun kesepahaman antarumat dengan ragam keyakinan, Pdt. Jimmy Sormin mengapresiasi langkah Pemerintah dalam menyisipkan nilai kebangsaan pada materi pendidikan formal maupun informal.
"Negara berkewajiban untuk memberi pengakuan, pemenuhan dan perlindungan hak bagi setiap warganya, apapun agama dan keyakinannya. Segala bentuk upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan itu juga harus diiringi dengan penegakan hukum yang tegas dan adil," ujarnya.
Dia berharap agar masyarakat sipil dapat saling berkolaborasi untuk terus membangun ruang-ruang perjumpaan dan dialog, serta menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kesehariannya. Hal ini bisa diwujudkan melalui upaya menyejahterakan kehidupan bersama, agar tidak terjadi jurang yang lebar antarkelas sosial, menghormati kemanusiaan sesama anak bangsa, serta aksi-aksi bersama dalam merespons berbagai masalah yang terjadi tengah masyarakat.
Ketika ditanya tentang polemik penggunaan pengeras suara rumah ibadah yang terlalu keras, Pdt. Jimmy menanggapinya dengan santai. Menurutnya, masyarakat Indonesia memiliki akar budaya tenggang rasa yang cukup tinggi, sehingga mampu saling menghargai dan memberikan pengertian dalam kehidupan bertetangga.
Lihat Juga :
tulis komentar anda