Pakar Hukum Tata Negara: Amicus Curiae Meneguhkan Kewenangan MK
Kamis, 18 April 2024 - 15:27 WIB
“Amicus curiae belum tentu menjadi pertimbangan Majelis dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), karena putusan MK sangat bergantung pada keyakinan hakim dan bukti para pihak dalam sidang,” katanya.
Baca juga: Pakar Hukum Soroti Amicus Curiae Megawati ke MK
Indepensi dan preofesionalitas hakim konstitusi juga sangat memengaruhi dalam memutus perkara. Amicus curiae merupakan sebuah opini dan pandangan dari berbagai pihak yang diserahkan kepada MK agar mampu berada dalam tracknya sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitusion).
Radian menilai, amicus curiae yang diajukan tokoh elite dan kelompok masyarakat sebagai wujud meminta MK teguh menjalankan kewenangan MK Pasal 24C UUD NRI 1945 yakni sengketa hasil pilpres.
“Karena sahabat yang baik adalah bukan memberikan tekanan namun mengingatkan pentingnya agar sahabat yang diberikan kewenangannya untuk selalu menjaga kewenangan yang dimiliki bukan kemudian bermain politik praktis” ujarnya
Radian menyebut MK telah selesai menyidangkan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024. Kurang dari sepekan MK akan memutus sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. Para pihak pada Selasa, 16 April 2024 telah menyerahkan kesimpulan sidang dan banyak pihak pula yang menjadi amicus curiae ke MK.
Baca juga: Pakar Hukum Soroti Amicus Curiae Megawati ke MK
Indepensi dan preofesionalitas hakim konstitusi juga sangat memengaruhi dalam memutus perkara. Amicus curiae merupakan sebuah opini dan pandangan dari berbagai pihak yang diserahkan kepada MK agar mampu berada dalam tracknya sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitusion).
Radian menilai, amicus curiae yang diajukan tokoh elite dan kelompok masyarakat sebagai wujud meminta MK teguh menjalankan kewenangan MK Pasal 24C UUD NRI 1945 yakni sengketa hasil pilpres.
“Karena sahabat yang baik adalah bukan memberikan tekanan namun mengingatkan pentingnya agar sahabat yang diberikan kewenangannya untuk selalu menjaga kewenangan yang dimiliki bukan kemudian bermain politik praktis” ujarnya
Radian menyebut MK telah selesai menyidangkan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024. Kurang dari sepekan MK akan memutus sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. Para pihak pada Selasa, 16 April 2024 telah menyerahkan kesimpulan sidang dan banyak pihak pula yang menjadi amicus curiae ke MK.
Lihat Juga :