Beberkan Historis Mahkamah Rakyat, Usman Hamid: Pengadilan yang Tidak Resmi

"Ini adalah landasan yang berharga untuk gerakan masyarakat sipil manapun untuk mencari keadilan dan ingin menembus kebuntuan keadilan itu dengan penyelenggaraan rakyat. terutama ketika hukum dan keadilan melalui lembaga-lemabga yang resmi tidak bisa lagi diharapkan," kata dia.

"Inilah yang saya kira ingin medukung dan menilai perlu adanya peoples tribunal ini tentu saja dnegan obyek perkara yang berbeda, saya kira meski proses hukum tengah berjalan di mahkamah konstitusi, harus ada perhatian terhadap catatan-catatan keprihatinan yang dibuat masih disuarakan para penggiat sipil kepada guru besar," sambungnya.

Sebab, tambah Usman, dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Indonesia bukan merupakan pelanggaran biasa. Menurutnya Pemilu 2024 merupakan dugaan orkestrasi penyalahgunaan kekuasaan yang bahkan terjadi sebelum Pemilu sendiri itu diselenggarakan.

Usman pun menyinggung terkait berhasil lolosnya Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk meloloskan Gibran, kata Usman, terdapat dugaan penyalgunaan kekuasaan yang tidak semestinya dilakukan.

"Seandainya ada mahkamah rakyat yang digelar masyarakat sipil Indonesia, harapan saya tentu ada sebuah laporan resmi yang bisa dituliskan di dalam bahasa inggris dengan menunjukan pelanggaran-pelanggaran konstitusi, pelangaran peraturan perundangan yang terjadi di dalam pemilihan umum di Indonesia kepada PBB. Mungkin dengan demikian Indonesia bisa menoreh catatan bisa membuat yurisprundensi seperti russel tribunal untuk kejahatan pemilu atau isu ketidakadilan pemilu," tutupnya.