Usman Hamid Desak DPR Bentuk Tim Pencari Fakta Usut Kasus Andrie Yunus
Kamis, 26 Maret 2026 - 06:33 WIB
loading...
Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesar DPR RI membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus . Menurutnya, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI bisa membentuk TPF.
Hal itu diungkapkan Usman dalam webinar bertajuk "Dari UU TNI ke Air Keras: Menguak Dalang dan Jaringan Kekuasaan di Balik Serangan Terhadap Andrie Yunus", Rabu (25/3/2026). Menurutnya, hal serupa pernah dilakukan parlemen saat mengusut kasus pembunuhan Munir Said Thalib.
"Dalam kasus pembunuhan Munir, DPR RI membentuk tim pencari fakta yang terdiri dari Komisi I dan Komisi III. Komisi I membidangi intelijen dan Komisi III membidangi masalah penegakan hukum dan HAM," ujar Usman.
Baca Juga: KABAIS TNI Dicopot Buntut Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS
Usman menilai, insiden penyiraman air keras terhadap Andrie bisa diusut oleh DPR RI melalui tim pencari fakta. "Oleh karena itu, kita harus serukan juga DPR membentuk tim pencari fakta yang terpisah dari tim pencari fakta Presiden, sehingga masyarakat memperoleh kebenaran yang sebenar-benarnya," tegas Usman.
Hal itu diungkapkan Usman dalam webinar bertajuk "Dari UU TNI ke Air Keras: Menguak Dalang dan Jaringan Kekuasaan di Balik Serangan Terhadap Andrie Yunus", Rabu (25/3/2026). Menurutnya, hal serupa pernah dilakukan parlemen saat mengusut kasus pembunuhan Munir Said Thalib.
"Dalam kasus pembunuhan Munir, DPR RI membentuk tim pencari fakta yang terdiri dari Komisi I dan Komisi III. Komisi I membidangi intelijen dan Komisi III membidangi masalah penegakan hukum dan HAM," ujar Usman.
Baca Juga: KABAIS TNI Dicopot Buntut Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS
Usman menilai, insiden penyiraman air keras terhadap Andrie bisa diusut oleh DPR RI melalui tim pencari fakta. "Oleh karena itu, kita harus serukan juga DPR membentuk tim pencari fakta yang terpisah dari tim pencari fakta Presiden, sehingga masyarakat memperoleh kebenaran yang sebenar-benarnya," tegas Usman.
Lihat Juga :
