Cegah Polarisasi Usai Pemilu 2024, Aktivis Milenial Dorong Rekonsiliasi Kebangsaan
Rabu, 20 Maret 2024 - 20:34 WIB
“Apa pun hasilnya, semua pihak mesti menerima dengan besar hati, baik dari unsur partai politik, kandidat, hingga relawan pemenangan. Sebagai institusi paling legitimate yang keabsahannya dijamin undang-undang, KPU akan segera mengumumkan pemenang Pemilu 2024, mengingat hitung manual kini mencapai tahap akhir,” sambung dia.
Menurut Asip, sikap ksatria elite politik untuk menerima hasil Pemilu 2024 akan menjadi teladan positif bagi kalangan akar rumput. Penerimaan dan penghormatan atas hasil pemilu tentu menjadi pintu gerbang rekonsiliasi demi menatap masa depan Indonesia lebih maju.
“Bagaimanapun, proses politik bernama pemilu tidak akan mampu memuaskan semua pihak. Bahkan bila ada sengketa, prosedur konstitusional memang telah menyediakan ruang sesuai koridor hukum yang berlaku: melaporkan kepada Bawaslu tentang sengketa kecurangan, atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi bila terkait dengan hasil,” jelasnya.
“Setelah drama pemilihan usai, politik hanya akan meninggalkan jejak-jejak keteladanan yang akan terus diingat dari generasi ke generasi. Pasca Pemilu 2024, semua pihak, baik elite hingga akar rumput, mesti menjaga suasana batin kebangsaan secara kolektif. Pemilu hanya alat mencari calon pemimpin masa depan, bukan alat memecah belah bangsa,” tutup Asip.
Kegiatan Seminar Politik 2024 itu diikuti oleh ratusan peserta dari beragam latar belakang. Setelah sesi dialog, kegiatan dilanjut dengan pembacaan deklarasi ‘spirit rekonsiliasi milenial’ yang memuat lima poin komitmen. Deklarasi dipimpin oleh Koordinator Nasional HAM Indonesia dan diikuti oleh semua peserta. Kegiatan lalu ditutup dengan buka bersama.
Menurut Asip, sikap ksatria elite politik untuk menerima hasil Pemilu 2024 akan menjadi teladan positif bagi kalangan akar rumput. Penerimaan dan penghormatan atas hasil pemilu tentu menjadi pintu gerbang rekonsiliasi demi menatap masa depan Indonesia lebih maju.
“Bagaimanapun, proses politik bernama pemilu tidak akan mampu memuaskan semua pihak. Bahkan bila ada sengketa, prosedur konstitusional memang telah menyediakan ruang sesuai koridor hukum yang berlaku: melaporkan kepada Bawaslu tentang sengketa kecurangan, atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi bila terkait dengan hasil,” jelasnya.
“Setelah drama pemilihan usai, politik hanya akan meninggalkan jejak-jejak keteladanan yang akan terus diingat dari generasi ke generasi. Pasca Pemilu 2024, semua pihak, baik elite hingga akar rumput, mesti menjaga suasana batin kebangsaan secara kolektif. Pemilu hanya alat mencari calon pemimpin masa depan, bukan alat memecah belah bangsa,” tutup Asip.
Kegiatan Seminar Politik 2024 itu diikuti oleh ratusan peserta dari beragam latar belakang. Setelah sesi dialog, kegiatan dilanjut dengan pembacaan deklarasi ‘spirit rekonsiliasi milenial’ yang memuat lima poin komitmen. Deklarasi dipimpin oleh Koordinator Nasional HAM Indonesia dan diikuti oleh semua peserta. Kegiatan lalu ditutup dengan buka bersama.
(cip)
tulis komentar anda