Antisipasi Menko Polhukam Pascapengumuman Hasil Pemilu 2024
Jum'at, 15 Maret 2024 - 13:17 WIB
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan, pihaknya telah mengantisipasi sejumlah aksi massa usai pengumuman hasil Pemilu 2024, Jumat (15/3/2024). Foto/Istimewa
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam ) Hadi Tjahjanto mengatakan, pihaknya telah mengantisipasi sejumlah aksi massa usai pengumuman hasil Pemilu 2024.
Termasuk, kata Menko Polhukam, jika ada tuntutan dari masyarakat hingga tim pemenangan pasangan calon (paslon) ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkait hasil suara tersebut.
"Itu mekanisme ya, apabila nanti KPU mengumumkan masih ada konflik sengketa Pemilu melalui Bawaslu, dan Bawaslu sesuai dengan aturan akan disampaikan ke MK, dan kita akan mengamankan proses demokrasi, ya tentunya kita semua sudah antisipasi," kata Hadi saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024).
Namun Hadi memastikan bahwa hingga saat ini, situasi dan kondisi keamanan secara nasional masih akan. Hal itu berdasarkan hasil rapat koordinasi (rakor) bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
"Terkait dengan pemantauan perkembangan situasi pada pemungutan suara dan antisipasi penetapan hasil perhitungan suara Pemilu 2024, sesuai dengan informasi dan dari hasil pembahasan rapat koordinasi, secara umum situasi dan kondisi nasional masih relatif kondusif dan aman terkendali," kata Hadi.
Hadi menjelaskan, pihaknya akan terus memantau seluruh tahapan Pemilu 2024, termasuk proses rekapitulasi secara nasional oleh KPU, hingga pengumuman perhitungan suara.
"Untuk itu kita bersama sama hendaknya mengamankan proses demokrasi yang sedang berjalan, dan ikut menjaga stabilitas politik, hukum, dan kemanan, agar tetap kondusif dan terwujud kehidupan berbangsa dan bernegara yang kokoh," katanya.
"Pemerintah terus memantau perkembangan situasi, mengawal, serta memastikan setiap tahapan Pemilu berjalan aman, damai dan berkualitas karena keberhasilan penyelenggaraan Pemilu adalah keberhasilan kita semua," sambungnya.
Termasuk, kata Menko Polhukam, jika ada tuntutan dari masyarakat hingga tim pemenangan pasangan calon (paslon) ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkait hasil suara tersebut.
"Itu mekanisme ya, apabila nanti KPU mengumumkan masih ada konflik sengketa Pemilu melalui Bawaslu, dan Bawaslu sesuai dengan aturan akan disampaikan ke MK, dan kita akan mengamankan proses demokrasi, ya tentunya kita semua sudah antisipasi," kata Hadi saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024).
Namun Hadi memastikan bahwa hingga saat ini, situasi dan kondisi keamanan secara nasional masih akan. Hal itu berdasarkan hasil rapat koordinasi (rakor) bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
"Terkait dengan pemantauan perkembangan situasi pada pemungutan suara dan antisipasi penetapan hasil perhitungan suara Pemilu 2024, sesuai dengan informasi dan dari hasil pembahasan rapat koordinasi, secara umum situasi dan kondisi nasional masih relatif kondusif dan aman terkendali," kata Hadi.
Hadi menjelaskan, pihaknya akan terus memantau seluruh tahapan Pemilu 2024, termasuk proses rekapitulasi secara nasional oleh KPU, hingga pengumuman perhitungan suara.
"Untuk itu kita bersama sama hendaknya mengamankan proses demokrasi yang sedang berjalan, dan ikut menjaga stabilitas politik, hukum, dan kemanan, agar tetap kondusif dan terwujud kehidupan berbangsa dan bernegara yang kokoh," katanya.
"Pemerintah terus memantau perkembangan situasi, mengawal, serta memastikan setiap tahapan Pemilu berjalan aman, damai dan berkualitas karena keberhasilan penyelenggaraan Pemilu adalah keberhasilan kita semua," sambungnya.
(maf)
tulis komentar anda