Pemerintah Harus Segera Turunkan Harga Beras
Rabu, 28 Februari 2024 - 19:20 WIB
Reynaldi menyindir lonjakan harga itu dipicumasifnyagelontoranbansos dan bantuan pangan beras 10 kg sebelum Pilpres2024 kemarin. Pasalnya, setelah itu, kelangkaan pasokan beras mulai terjadi. Menurutnya, pembagian bansos dalam momentum politik itu tentu menimbulkan tarik-menarik dengan stok beras di pasar.
baca juga: Tom Lembong Sebut Melonjaknya Harga Beras Disebabkan Kebijakan Bansos Besar-besaran
Ujungnya terjadi lonjakan harga, bahkan kelangkaan. Faktanya lagi menurut Reynaldi, menteri terkait dalam hal pasokan beras, seperti Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan , dan Menteri BUMN Erick Thohir secara telanjang mendukung paslon tertentu. Kecurigaan Reynaldi memang punya dasar yang kuat.
Apapun faktor penyebabnya Pemerintah harus segera membuat harga beras turun. Apalagi menjelang Bulan Suci Ramadan saat permintaan akan kebutuhan pokok memang naik. Seharusnya hal seperti ini sudah bisa diantisipasi sejak jauh hari. Bukankah periode Ramadan-Idul Fitri selalu datang setiap tahun.
Tahun politik memang rawan untuk memanfaatkan isu yang sensitif di tengah masyarakat. Saat harga beras mulai tembus Rp1 juta per karung, para elite politik malah sibuk membahas usulan Hak Angket. Pemerintah harus mengantisipasi kenaikan harga beras di tahun politik seperti sekarang, karena bisa dimanfaatkan pihak-pihak yang memang ingin memancing di air keruh.
Jangan lupakan sejarah bahwa gejelok politik di Indonesia biasanya diawali oleh kondisi ekonomi yang tak bisa dikendalikan Pemerintah. Seperti saat Orde Lama tumbang karena tak mampu mengendalikan laju inflasi yang mencapai lebih dari 600%.
baca juga: Pemprov DIY Sebut Kelangkaan dan Kenaikan Harga Beras Dipicu Bansos
Orde Baru pun harus berganti karena tak mampu mengendalikan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Inflasi meroket, harga barang naik, banyak perusahaan tumbang karena berutang dalam mata uang dolar. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hilang. Pecah kerusahan besar di Ibukota yang dikenal dengan Kerusuhan Mei 1998.
Belajar dari sejarah semoga saja kenaikan harga beras ini benar-benar ditanggapi serius pemerintah. Upaya yang dilakukan saat ini dengan menggelar operasi pasar dan melanjutkan Bansos Beras tampaknya belum mampu menekan harga beras. Perlu upaya lain yang bisa segera meredam gejolak harga beras.
Panen raya yang rencananya akan jatuh pada April 2024 ini harus jadi momentum untuk menjinakkan harga beras. Momentum ini harus banar-benar dikawal agar petani tidak gagal panen atau produksi gabah meleset dari target. Jangan pula mengandalkan panen raya, upaya-upaya lain juga mesti dilakukan pemerintah untuk segera mengatasi tingginya harga beras di tingkat konsumen.
baca juga: Tom Lembong Sebut Melonjaknya Harga Beras Disebabkan Kebijakan Bansos Besar-besaran
Ujungnya terjadi lonjakan harga, bahkan kelangkaan. Faktanya lagi menurut Reynaldi, menteri terkait dalam hal pasokan beras, seperti Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan , dan Menteri BUMN Erick Thohir secara telanjang mendukung paslon tertentu. Kecurigaan Reynaldi memang punya dasar yang kuat.
Apapun faktor penyebabnya Pemerintah harus segera membuat harga beras turun. Apalagi menjelang Bulan Suci Ramadan saat permintaan akan kebutuhan pokok memang naik. Seharusnya hal seperti ini sudah bisa diantisipasi sejak jauh hari. Bukankah periode Ramadan-Idul Fitri selalu datang setiap tahun.
Tahun politik memang rawan untuk memanfaatkan isu yang sensitif di tengah masyarakat. Saat harga beras mulai tembus Rp1 juta per karung, para elite politik malah sibuk membahas usulan Hak Angket. Pemerintah harus mengantisipasi kenaikan harga beras di tahun politik seperti sekarang, karena bisa dimanfaatkan pihak-pihak yang memang ingin memancing di air keruh.
Jangan lupakan sejarah bahwa gejelok politik di Indonesia biasanya diawali oleh kondisi ekonomi yang tak bisa dikendalikan Pemerintah. Seperti saat Orde Lama tumbang karena tak mampu mengendalikan laju inflasi yang mencapai lebih dari 600%.
baca juga: Pemprov DIY Sebut Kelangkaan dan Kenaikan Harga Beras Dipicu Bansos
Orde Baru pun harus berganti karena tak mampu mengendalikan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Inflasi meroket, harga barang naik, banyak perusahaan tumbang karena berutang dalam mata uang dolar. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hilang. Pecah kerusahan besar di Ibukota yang dikenal dengan Kerusuhan Mei 1998.
Belajar dari sejarah semoga saja kenaikan harga beras ini benar-benar ditanggapi serius pemerintah. Upaya yang dilakukan saat ini dengan menggelar operasi pasar dan melanjutkan Bansos Beras tampaknya belum mampu menekan harga beras. Perlu upaya lain yang bisa segera meredam gejolak harga beras.
Panen raya yang rencananya akan jatuh pada April 2024 ini harus jadi momentum untuk menjinakkan harga beras. Momentum ini harus banar-benar dikawal agar petani tidak gagal panen atau produksi gabah meleset dari target. Jangan pula mengandalkan panen raya, upaya-upaya lain juga mesti dilakukan pemerintah untuk segera mengatasi tingginya harga beras di tingkat konsumen.
tulis komentar anda