Ikrar Nusa Bhakti Sebut Hak Angket DPR Penting untuk Demokrasi Indonesia

"Mengapa beras hilang di pasar, rakyat kecil dibuat tidak berdaya, sehingga membutuhkan bansos dan BLT, dibantu dengan intensitas politik pada paslon tertentu dan buat saya itu sangat tidak bermoral. Dan bisa dilihat anggarannya dalam jumlah triliun, artinya ini penggunaan keuangan negara untuk paslon tertentu," katanya.

Ikrar juga melihat ada upaya mengkreditkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan partai politik tertentu, di mana salah satu putra bungsunya (Kaesang Pangarep) menjadi Ketua Umum dan dijadikan bahan kampanye di media televisi maupun baliho saat Pemilu 2024.

"Bagaimana seorang Presiden muncul dalam kampanye-kampanye partai politik seperti PSI. Dia bisa mengatakan bahwa itu kan partai mengutip pidato saya, tapi kalau benar partai mengutip, kenapa tidak dilarang. Seorang Presiden kan bisa mengatakan eh jangan dong, itu kan saya presiden, nggak boleh dong ada dalam kampanye partai politik. Tapi itu tidak dilakukan, tapi gimmick-gimmick presiden dekat dengan partai politik tertentu justru sengaja dilakukan oleh presiden. Itu merupakan bagian dari abuse of power sehingga dapat menjadi preseden tidak baik dalam Pemilu 2024," kata Ikrar Nusa Bhakti.

Ikrar menjelaskan para purnawirawan mendorong partai politik yang memang ingin mengajukan hak angket agar bisa tegas mendukung hak angket di DPR. "Atau nanti justru masuk angin, karena pasti akan ada tawaran masuk koalisi, tawaran duduk di kabinet, itu akan membuat ketidakpercayaan terhadap partai politik tersebut," katanya.

Ikrar melihat hak angket tujuan akhirnya bukan impeachment presiden, melainkan mengupas tuntas bagaimana peranan presiden dan aparat negara serta lembaga dalam Pemilu 2024 ini.

"Dalam sistem politik Indonesia, DPR sebagai lembaga legislatif membuat UU punya hak untuk bertanya, punya hak untuk membuat anggaran, juga untuk hak mempertanyakan atau menyelidiki apakah negara melakukan hal tidak benar dalam Pemilu 2024. Bawaslu pasti akan didatangkan ke DPR karena mereka menjadi pengawas Pemilu, apakah mereka sudah melaksanakan tugas dengan baik atau belum," kata Ikrar Nusa Bhakti.

Meskipun demikian, Ikrar menjelaskan hak angket sangat bergantung pada keteguhan sikap politik dari masing-masing partai yang ada di parlemen DPR. "Terserah keputusan hak angket (Pilpres 2024) itu nantinya bagaimana, karena ada hak angket yang masuk ke DPR banyak yang tidak lolos, ada yang lolos. Kalaupun lolos ada yang tidak sampai titik terakhir, misalkan hak angket Bank Century, hak angket KPK," tutup Ikrar.

Sebelumnya, tiga sekjen partai politik pendukung capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berkumpul di Nasdem Tower, Kamis (22/2/2024) sore. Mereka adalah Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, Sekjen PKB Hasanudin Wahid, dan Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al Habsyi. Mereka juga membahas kemungkinan pengusulan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dalam Pemilu 2024.

Sebelumnya capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengusulkan partai-partai politik pengusungnya dalam Pemilu 2024 untuk mengajukan hak angket atau hak interpelasi ke DPR. Hak angket DPR disebut Ganjar Pranowo dapat digunakan untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Upaya itu dapat dilakukan sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap pemerintah terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 yang sarat dengan kecurangan baik dalam bentuk ketidaknetralan dan intimidasi.