Kominfo Akui Pemerintah Belum Siap Integrasikan Data dalam Satu Sistem
Rabu, 12 Agustus 2020 - 16:41 WIB
Ilustrasi pusat data. Foto/pixabay
JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan pemerintah tengah mengupayakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Salah satu implementasi itu diwujudkan dengan membangun pusat data nasional.
“Kalau ini bisa terbangun tahun depan, maka berbagai persoalan seperti terjadi pandemi, bisa dimasukkan dalam pusat data nasional yang terpadu dan terintegrasi,” terang Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Widodo Muktiyo, dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, Rabu (12/8/2020).
Ia mengakui pemerintah belum siap untuk mewujudkan integrasi data tersebut dalam satu sistem. Hal itu disinyalir karena masing-masing kementerian/lembaga (K/L) masih memiliki sistem data sendiri dan belum terintegrasi.
(Baca: Kominfo Mencatat Sebanyak 1.028 Hoaks Tersebar terkait COVID-19)
“Masing-masing K/L punya pusat data yang lokal dan itu justru pemborosan. Mudah-mudahan tahun depan bisa langsung punya satu data secara nasional dan itu bisa dipakai siapapun. Ini menjadi efisien,” imbuhnya.
Integrasi data itu menjadi tantangan pemerintah. Terlebih lagi, carut marut data itu menambah persoalan dalam penanganan Covid-19. Misalnya, data wilayah zona hijau, kuning, merah yang dipakai oleh pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan membuka atau menutup kegiatan sekolah tatap muka langsung.
“Kalau ini bisa terbangun tahun depan, maka berbagai persoalan seperti terjadi pandemi, bisa dimasukkan dalam pusat data nasional yang terpadu dan terintegrasi,” terang Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Widodo Muktiyo, dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, Rabu (12/8/2020).
Ia mengakui pemerintah belum siap untuk mewujudkan integrasi data tersebut dalam satu sistem. Hal itu disinyalir karena masing-masing kementerian/lembaga (K/L) masih memiliki sistem data sendiri dan belum terintegrasi.
(Baca: Kominfo Mencatat Sebanyak 1.028 Hoaks Tersebar terkait COVID-19)
“Masing-masing K/L punya pusat data yang lokal dan itu justru pemborosan. Mudah-mudahan tahun depan bisa langsung punya satu data secara nasional dan itu bisa dipakai siapapun. Ini menjadi efisien,” imbuhnya.
Integrasi data itu menjadi tantangan pemerintah. Terlebih lagi, carut marut data itu menambah persoalan dalam penanganan Covid-19. Misalnya, data wilayah zona hijau, kuning, merah yang dipakai oleh pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan membuka atau menutup kegiatan sekolah tatap muka langsung.
Lihat Juga :