Ketidaknetralan Bukti Ketidakmampuan dan Takut Kalah Pilpres 2024
Kamis, 18 Januari 2024 - 21:21 WIB
"Sehingga nggak ada yang bisa dipertaruhkan dari paslon 2. Dalam banyak kesempatan, terutama debat capres, tidak ada yang bisa diandalkan konsep-konsepnya malah joget-joget, politik santuy dan lain sebagainya," ujarnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis menduga ada konspirasi yang dirancang untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya maraknya aksi pelanggaran netralitas ASN di berbagai daerah.
“Ini juga ya satu kecurangan yang sangat telanjang di depan mata kita dan tidak bisa dibenarkan sama sekali,” kata Todung.
Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah mengatakan, Bawaslu dan kepolisian harus turun tangan menanggapi laporan ketidaknetralan aparat pemerintah, termasuk yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan keluarganya.
“Bawaslu perlu lakukan penegasan atas pelanggaran yang dilakukan meskipun mereka tidak bisa menindak karena bukan lembaga penegak hukum, tetapi setidaknya menyampaikan statement pengawasan agar diketahui publik jika keluarga Presiden sudah sewenang dalam mengemban amanah sebagai pejabat publik yang semestinya tidak mengekspresikan sokongan politik praktis secara vulgar,” ungkap Dedi.
Salah satu aksi keluarga Presiden Jokowi yang dianggap terlalu vulgar adalah dukungan Wali Kota Medan Bobby Nasution, menantu Jokowi dalam mendukung pasangan iparnya, Prabowo-Gibran.
Pada laman media sosial, Bobby kerap hadir dalam acara mendukung paslon 2 dan baru-baru ini berjoget gemoy bersama istrinya.
“Bobby ini simbol buruknya penegakan hukum kepemiluan dan tentu lebih banyak lagi kemungkinan terjadi. Sebagai pejabat negara, Bobby harus netral, namun nyatanya memihak," ucapnya.
“Regulasi netralitas ASN sudah ada, tetapi minim penegakan dan masalah terbesar ada pada pimpinan mereka seperti yang terjadi di Kota Medan. Dipastikan ASN Kota Medan akan jadi mesin politik kandidat tertentu,” ujar Dedi.
Di tengah maraknya pelanggaran netralitas ASN, Dedi menggugah kepolisian untuk menjalankan tugasnya. “Kehendak netralitas itu seharusnya ada pada kepolisian. Jika mereka mau sedikit berupaya, maka kepala daerah sekali pun tidak berani macam-macam,” katanya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis menduga ada konspirasi yang dirancang untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya maraknya aksi pelanggaran netralitas ASN di berbagai daerah.
“Ini juga ya satu kecurangan yang sangat telanjang di depan mata kita dan tidak bisa dibenarkan sama sekali,” kata Todung.
Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah mengatakan, Bawaslu dan kepolisian harus turun tangan menanggapi laporan ketidaknetralan aparat pemerintah, termasuk yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan keluarganya.
“Bawaslu perlu lakukan penegasan atas pelanggaran yang dilakukan meskipun mereka tidak bisa menindak karena bukan lembaga penegak hukum, tetapi setidaknya menyampaikan statement pengawasan agar diketahui publik jika keluarga Presiden sudah sewenang dalam mengemban amanah sebagai pejabat publik yang semestinya tidak mengekspresikan sokongan politik praktis secara vulgar,” ungkap Dedi.
Salah satu aksi keluarga Presiden Jokowi yang dianggap terlalu vulgar adalah dukungan Wali Kota Medan Bobby Nasution, menantu Jokowi dalam mendukung pasangan iparnya, Prabowo-Gibran.
Pada laman media sosial, Bobby kerap hadir dalam acara mendukung paslon 2 dan baru-baru ini berjoget gemoy bersama istrinya.
“Bobby ini simbol buruknya penegakan hukum kepemiluan dan tentu lebih banyak lagi kemungkinan terjadi. Sebagai pejabat negara, Bobby harus netral, namun nyatanya memihak," ucapnya.
“Regulasi netralitas ASN sudah ada, tetapi minim penegakan dan masalah terbesar ada pada pimpinan mereka seperti yang terjadi di Kota Medan. Dipastikan ASN Kota Medan akan jadi mesin politik kandidat tertentu,” ujar Dedi.
Di tengah maraknya pelanggaran netralitas ASN, Dedi menggugah kepolisian untuk menjalankan tugasnya. “Kehendak netralitas itu seharusnya ada pada kepolisian. Jika mereka mau sedikit berupaya, maka kepala daerah sekali pun tidak berani macam-macam,” katanya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda