Todung Mulya Lubis Sebut Pilpres 2024 Paling Tidak Demokratis Sejak Reformasi 98
Rabu, 17 Januari 2024 - 16:31 WIB
Selain itu, Todung juga merujuk pada sebuah video yang beredar, berisi konten Kepala Bidang (Kabid) SMP Dinas Pendidikan Kota Medan yang juga Sekretaris PGRI Kota Medan, Andy Yudhistira sedang mengajak para kepala sekolah untuk memilih Prabowo-Gibran.
Todung berpendapat bahwa tindakan itu dapat mempengaruhi perilaku para pemilih, yang dikenal sebagai "voting behavior."
Dari wilayah Timur Indonesia, Aktivis HAM itu juga menyoroti video yang menampilkan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi yang mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo akan mengangkat jutaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika pasangan Prabowo-Gibran menang.
Di tempat yang sama, Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kritiyanto menyoroti munculnya papan reklame Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama Capres Prabowo Subianto. TPN, menurut Hasto, akan melaporkan hal tersebut.
“Itu bukan hanya wali kota, presiden juga tampil di baliho dan TV, terang-terangan mendukung Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ini adalah satu hal yang kita tak pernah bayangkan saat pilpres. Politically incorrect! Ini sudah mencederai demokrasi di Indonesia,” tegas Hasto.
Todung berpendapat bahwa tindakan itu dapat mempengaruhi perilaku para pemilih, yang dikenal sebagai "voting behavior."
Dari wilayah Timur Indonesia, Aktivis HAM itu juga menyoroti video yang menampilkan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Muhammad Hasbi yang mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo akan mengangkat jutaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika pasangan Prabowo-Gibran menang.
Di tempat yang sama, Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kritiyanto menyoroti munculnya papan reklame Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama Capres Prabowo Subianto. TPN, menurut Hasto, akan melaporkan hal tersebut.
“Itu bukan hanya wali kota, presiden juga tampil di baliho dan TV, terang-terangan mendukung Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ini adalah satu hal yang kita tak pernah bayangkan saat pilpres. Politically incorrect! Ini sudah mencederai demokrasi di Indonesia,” tegas Hasto.
Lihat Juga :