100 Tahun Runtuhnya Turki Utsmani, Pakar UGM Urai Narasi Kebangkitan Khilafah
Jum'at, 12 Januari 2024 - 08:49 WIB
Hal ini memudahkan tergodanya masyarakat dengan tawaran-tawaran berikutnya. Namun jika yang ditawarkan hanya gagasan, maka tawaran tersebut menjadi kurang kuat dan sangat terbatas untuk mempengaruhi orang lain.
Iqbal berpendapat tawaran khilafah sebagai solusi cenderung bersifat teoritis, dan kelompok termarjinalkan lebih membutuhkan dukungan nyata untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ia menekankan pentingnya memberikan solusi konkret yang dapat memperbaiki situasi mereka, bukan hanya ideologi tanpa dukungan nyata.
Iqbal menyinggung perihal hubungan narasi kembalinya khilafah dengan Pemilu 2024. Ia melihat meskipun narasi tersebut akan ada yang memperbincangkan, dampaknya tidak sebesar pada Pemilu 2019. Pada 2019, pembelahan berbasis agama terasa cukup kuat karena diperparah dengan narasi-narasi keagamaan yang digunakan untuk kepentingan politik. Namun, pada 2024, polarisasi tersebut tampaknya tidak sekuat sebelumnya.
Ia menekankan sistem pemerintahan di Indonesia dijalankan dengan dasar Pancasila yang melibatkan konsensus para ulama. Dibandingkan dengan khilafah yang tidak jelas wujudnya, demokrasi di Indonesia adalah upaya yang nyata untuk mengamalkan syariah.
"Meskipun harus diakui bahwa sistem demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki kelemahan, alternatif yang tersedia tidak serta-merta lebih baik. Sebagai warga negara, partisipasi dalam demokrasi adalah kesepakatan bersama untuk melindungi hak-hak sipil dan beragama bagi semua warga Indonesia," katanya.
Iqbal mengimbau agar semua dapat berpartisipasi untuk menumbuhkan nasionalisme dan budaya berpikir kritis di masyarakat. Ini semua diperlukan agar rakyat Indonesia tidak mudah terprovokasi oleh narasi kembalinya khilafah.
Ia juga menyarankan belajar dari sejarah umat Islam yang mencoba menegakkan sistem politik khilafah, yang pada akhirnya justru menciptakan perpecahan dan pertentangan serta mengakibatkan jatuhnya banyak korban akibat ambisi segelintir pihak.
"Saya mengajak kita semua untuk fokus memastikan terjaminnya hak-hak beragama orang Indonesia dalam kerangka demokrasi yang sudah ada. Demokrasi di Indonesia, dengan konsensus para ulama, adalah suatu kesepakatan yang harus diisi dengan usaha nyata untuk mendorong kemajuan masyarakat," kata Iqbal.
Iqbal berpendapat tawaran khilafah sebagai solusi cenderung bersifat teoritis, dan kelompok termarjinalkan lebih membutuhkan dukungan nyata untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ia menekankan pentingnya memberikan solusi konkret yang dapat memperbaiki situasi mereka, bukan hanya ideologi tanpa dukungan nyata.
Iqbal menyinggung perihal hubungan narasi kembalinya khilafah dengan Pemilu 2024. Ia melihat meskipun narasi tersebut akan ada yang memperbincangkan, dampaknya tidak sebesar pada Pemilu 2019. Pada 2019, pembelahan berbasis agama terasa cukup kuat karena diperparah dengan narasi-narasi keagamaan yang digunakan untuk kepentingan politik. Namun, pada 2024, polarisasi tersebut tampaknya tidak sekuat sebelumnya.
Ia menekankan sistem pemerintahan di Indonesia dijalankan dengan dasar Pancasila yang melibatkan konsensus para ulama. Dibandingkan dengan khilafah yang tidak jelas wujudnya, demokrasi di Indonesia adalah upaya yang nyata untuk mengamalkan syariah.
"Meskipun harus diakui bahwa sistem demokrasi Indonesia saat ini masih memiliki kelemahan, alternatif yang tersedia tidak serta-merta lebih baik. Sebagai warga negara, partisipasi dalam demokrasi adalah kesepakatan bersama untuk melindungi hak-hak sipil dan beragama bagi semua warga Indonesia," katanya.
Iqbal mengimbau agar semua dapat berpartisipasi untuk menumbuhkan nasionalisme dan budaya berpikir kritis di masyarakat. Ini semua diperlukan agar rakyat Indonesia tidak mudah terprovokasi oleh narasi kembalinya khilafah.
Ia juga menyarankan belajar dari sejarah umat Islam yang mencoba menegakkan sistem politik khilafah, yang pada akhirnya justru menciptakan perpecahan dan pertentangan serta mengakibatkan jatuhnya banyak korban akibat ambisi segelintir pihak.
"Saya mengajak kita semua untuk fokus memastikan terjaminnya hak-hak beragama orang Indonesia dalam kerangka demokrasi yang sudah ada. Demokrasi di Indonesia, dengan konsensus para ulama, adalah suatu kesepakatan yang harus diisi dengan usaha nyata untuk mendorong kemajuan masyarakat," kata Iqbal.
(abd)
tulis komentar anda