Pengeroyokan Relawan di Boyolali, Pengamat: Perlu Penegakan Hukum Setara Bagi Pelanggar

Penegakan hukum ini bertujuan memberikan kepastian hukum bahwa hukum berlaku untuk semua, keadilan bagi para korban dari warga negara yang terganggu kenyamanannya karena adanya pengendara motor yang diduga mabuk, tanpa surat, dan motor berknalpot bising, juga kemanfaatan bagi ketertiban sosial serta tercegahnya kejahatan dan pelanggaran.

“Selain itu untuk membangun kewaspadaan dan mencegah disinformasi, hoaks, framing yang tidak sesuai dengan peristiwa sebenarnya dan fakta hukum yang dapat digunakan oknum-oknum yang tak bertanggung jawab memprovokasi kepada publik sehingga berpotensi adanya konflik yang dapat mengganggu stabilitas dan ketahanan nasional," ujarnya.

Menurut Andrea, Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat perlu segera bersama-sama dan bersinergi mengumpulkan alat bukti hingga mendapatkan tersangkanya atas dugaan peristiwa hukum adanya pengendara motor diduga mabuk, tanpa surat, dan motor berknalpot bising.

Sebelumnya, Jenderal Maruli kembali menegaskan TNI tetap memegang teguh netralitas dalam menghadapi Pemilu 2024. Dia juga meminta agar semua pihak tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan dari insiden yang terjadi di Boyolali.

Maruli menyayangkan ada pihak-pihak yang coba mengaitkan insiden yang terjadi ke arah netralitas TNI. “Tidak ada sangkut-pautnya dengan yang lain (netralitas TNI). Ini murni karena anggota saya masih muda, jadi meresponsnya begitu. Tapi dilihat dari perkembangannya sekarang, larinya ke mana-mana. Makanya saya berterima kasih bisa mengklarifikasi hal itu,” ujarnya.

Mantan Pangkostrad itu menegaskan tindakan cepat TNI AD dalam merespons insiden Boyolali merupakan bukti konkret TNI AD memang memegang teguh netralitas. Untuk itu, Maruli meminta masyarakat dapat melihat peristiwa tersebut secara utuh. Jangan langsung menarik kesimpulan berdasarkan video pendek yang beredar.