Pemerintah dan Ulama Harus Bersinergi untuk Wujudkan Indonesia Damai
Rabu, 22 November 2023 - 16:28 WIB
Guru Besar Hukum Islam Kontemporer UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Prof Muammar Bakry. FOTO/IST
JAKARTA - Guru Besar Hukum Islam Kontemporer UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Prof Muammar Bakry menyampaikan, ulama dan umara (pemerintah) adalah dua elemen penting yang memiliki peran sangat signifikan terhadap perkembangan peradaban manusia. Keduanya perlu bersinergi untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan, kedamaian, kesejahteraan, dan ketenteraman masyarakat.
"Jika kedua elemen ini tidak menjalankan perannya sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, maka masyarakat sangat mudah terombang-ambing dengan berbagai isu. Keduanya harus saling mendukung karena masing-masing punya power yang berbeda, kekuatan ada pada umara dan keagamaan ada pada ulama," kata Prof Muammar di Makassar, Rabu (22/11/2023).
Ia berharap masyarakat bisa melihat dengan jeli siapa yang dianggap sebagai ulama. Merupakan suatu kewajaran jika yang dianggap dan ditokohkan sebagai ulama adalah mereka yang telah memenuhi kriteria tertentu. Jangan sampai ada oknum belum pantas dikatakan sebagai ulama, tapi membuat pengakuan sepihak bahwa dirinya adalah seorang ulama.
Untuk itu, kata Prof Muammar, perlu dipahami bahwa pemenuhan kriteria untuk bisa dikatakan sebagai seorang ulama itu sangat berat. Sebagai ulama, seseorang harus memiliki penguasaan keagamaan yang sempurna dengan kajian pendalaman literasi yang cukup.
"Hal yang terkadang merusak persepsi publik terhadap citra ulama itu ketika ada oknum yang mengaku dirinya sebagai ulama, atau mungkin diakui secara tidak objektif oleh masyarakat tertentu. Misalnya karena mungkin ia pandai mengutip beberapa ayat, kemudian dirinya dijadikan sebagai pedoman keagamaan yang justru bisa merugikan umat karena tidak memiliki penguasaan keagamaan yang komprehensif," katanya.
Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel ini mengimbau agar masyarakat berhati-hati dalam memberikan predikat ulama terhadap figur tertentu. Selain penguasaan literasi yang baik, seorang ulama juga harus memiliki akhlak dan karakter yang santun, tenang, dan tidak mudah menghasut.
"Jadi kalau ada ulama yang lebih banyak melakukan provokasi itu sebenarnya secara akhlak belum dikatakan ulama, karena ulama itu menenangkan suasana menjadi damai, bukan malah melakukan provokasi. Jadi ulama itu dari segi keilmuan kemudian kriteria yang kedua adalah dari segi karakter, yang membawa kepada kedamaian dan ketenangan umat," katanya.
Ulama dan pemerintah juga harus pula memiliki kemampuan sebagai pendengar yang baik bagi rakyat yang mereka pimpin. Indonesia dengan masyarakat beragam latar belakang memiliki aspirasi berbeda-beda dan harus diwadahi sesuai dengan bingkai konstitusi. Bahkan seorang yang tercatat pernah melakukan tindakan intoleransi dan radikalisme juga masih bisa berkontribusi bagi tanah airnya selama dilakukan dengan cara yang baik.
Prof Muammar menguraikan, orang yang sudah bertobat dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi terkadang justru lebih produktif dengan kontribusinya. Orang yang pernah terpapar, lalu ia menyesali perbuatannya dan menganggap sesat perbuatan yang lalu.
"Ia kemudian melakukan perbaikan-perbaikan untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Inilah sesungguhnya titik balik yang diharapkan oleh kita semua agar bisa dipelajari, sehingga menghindari adanya orang lain," kata Ketua FKPT Sulawesi Selatan ini.
Prof Muammar berharap pemerintah dan ulama di Indonesia bisa memberikan nilai-nilai moderasi beragama. Sinergitas keduanya menjadi penting untuk menghindari adanya pemahaman-pemahaman keagamaan yang mengarah kepada intoleransi dan radikalisme. Jangan sampai pemahaman keagamaan yang salah kemudian membentuk opini pada masyarakat awam dan dianggap sebagai sebuah kebenaran.
"Dengan adanya urgensi menjawab tantangan era disrupsi informasi, sinergitas ulama dan umara tentu perlu dibangun, sehingga ada balancing pada kedua elemen penting ini dalam memainkan perannya. Ulama sebagai sadiqul hukuma atau mitra pemerintah, kemudian umara juga mendapatkan pencerahan dari ulama ketika menjalankan fungsinya. Kalau ulama dan pemerintahnya benar, maka inilah yang kita harapkan bisa terbangun masyarakat madani," katanya.
"Jika kedua elemen ini tidak menjalankan perannya sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, maka masyarakat sangat mudah terombang-ambing dengan berbagai isu. Keduanya harus saling mendukung karena masing-masing punya power yang berbeda, kekuatan ada pada umara dan keagamaan ada pada ulama," kata Prof Muammar di Makassar, Rabu (22/11/2023).
Ia berharap masyarakat bisa melihat dengan jeli siapa yang dianggap sebagai ulama. Merupakan suatu kewajaran jika yang dianggap dan ditokohkan sebagai ulama adalah mereka yang telah memenuhi kriteria tertentu. Jangan sampai ada oknum belum pantas dikatakan sebagai ulama, tapi membuat pengakuan sepihak bahwa dirinya adalah seorang ulama.
Untuk itu, kata Prof Muammar, perlu dipahami bahwa pemenuhan kriteria untuk bisa dikatakan sebagai seorang ulama itu sangat berat. Sebagai ulama, seseorang harus memiliki penguasaan keagamaan yang sempurna dengan kajian pendalaman literasi yang cukup.
"Hal yang terkadang merusak persepsi publik terhadap citra ulama itu ketika ada oknum yang mengaku dirinya sebagai ulama, atau mungkin diakui secara tidak objektif oleh masyarakat tertentu. Misalnya karena mungkin ia pandai mengutip beberapa ayat, kemudian dirinya dijadikan sebagai pedoman keagamaan yang justru bisa merugikan umat karena tidak memiliki penguasaan keagamaan yang komprehensif," katanya.
Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel ini mengimbau agar masyarakat berhati-hati dalam memberikan predikat ulama terhadap figur tertentu. Selain penguasaan literasi yang baik, seorang ulama juga harus memiliki akhlak dan karakter yang santun, tenang, dan tidak mudah menghasut.
"Jadi kalau ada ulama yang lebih banyak melakukan provokasi itu sebenarnya secara akhlak belum dikatakan ulama, karena ulama itu menenangkan suasana menjadi damai, bukan malah melakukan provokasi. Jadi ulama itu dari segi keilmuan kemudian kriteria yang kedua adalah dari segi karakter, yang membawa kepada kedamaian dan ketenangan umat," katanya.
Ulama dan pemerintah juga harus pula memiliki kemampuan sebagai pendengar yang baik bagi rakyat yang mereka pimpin. Indonesia dengan masyarakat beragam latar belakang memiliki aspirasi berbeda-beda dan harus diwadahi sesuai dengan bingkai konstitusi. Bahkan seorang yang tercatat pernah melakukan tindakan intoleransi dan radikalisme juga masih bisa berkontribusi bagi tanah airnya selama dilakukan dengan cara yang baik.
Prof Muammar menguraikan, orang yang sudah bertobat dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi terkadang justru lebih produktif dengan kontribusinya. Orang yang pernah terpapar, lalu ia menyesali perbuatannya dan menganggap sesat perbuatan yang lalu.
"Ia kemudian melakukan perbaikan-perbaikan untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Inilah sesungguhnya titik balik yang diharapkan oleh kita semua agar bisa dipelajari, sehingga menghindari adanya orang lain," kata Ketua FKPT Sulawesi Selatan ini.
Prof Muammar berharap pemerintah dan ulama di Indonesia bisa memberikan nilai-nilai moderasi beragama. Sinergitas keduanya menjadi penting untuk menghindari adanya pemahaman-pemahaman keagamaan yang mengarah kepada intoleransi dan radikalisme. Jangan sampai pemahaman keagamaan yang salah kemudian membentuk opini pada masyarakat awam dan dianggap sebagai sebuah kebenaran.
"Dengan adanya urgensi menjawab tantangan era disrupsi informasi, sinergitas ulama dan umara tentu perlu dibangun, sehingga ada balancing pada kedua elemen penting ini dalam memainkan perannya. Ulama sebagai sadiqul hukuma atau mitra pemerintah, kemudian umara juga mendapatkan pencerahan dari ulama ketika menjalankan fungsinya. Kalau ulama dan pemerintahnya benar, maka inilah yang kita harapkan bisa terbangun masyarakat madani," katanya.
(abd)
tulis komentar anda