Puspolkam: Pemerintah-Masyarakat Harus Sejalan Hadapi Pandemi Corona
Kamis, 30 April 2020 - 10:56 WIB
"Pemerintah mapun aparat keamanan harus mengutamakan upaya preventif, proporsional, dan tidak reaktif terhadap masalah-masalah yang kemungkinan timbul selama Pandemi. Ia juga mengapresiasi langkah tepat pemerintah yang telah menunda pembahasan RUU Omnibus Law, yang dapat memperkeruh suasana pada masa krisis," ujarnya.
Ardi menyarankan pemerintah menggandeng tokoh-tokoh masyarakat di level grassroot, karena mereka memiliki pengaruh di tengah masyarakat, setidaknya di kelompok mereka masing-masing.
Ardi juga mengingatkan kepolisian untuk mengutamakan pendekatan yang proporsional dan terukur dalam menampung aspirasi masyarakat di tengah pandemi covid-19.
Pembina Puspolkam Indonesia, Sahat Martin Philip Sinurat menyampaikan bahwa pemerintah sampai saat ini telah melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 dengan mempertimbangkan berbagai hal, antara lain persoalan sosial, ekonomi, keamanan, dan lainnya.
Senada dengan narasumber yang lain, Sahat menyampaikan pemerintah harus menjaga komunikasi publik yang baik serta pentingnya political will dari setiap pejabat sehingga jaring pengaman sosial dapat tepat sasaran dan tidak dikorupsi. Ia juga menyinggung kesiapan desa menghadapi Covid-19, utamanya mengenai ketahanan pangan.
“Isu yang penting di daerah adalah memastikan desa dapat menjaga kesehatan warganya sembari tetap mampu memproduksi bahan pangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan desa tersebut, bahkan mampu menopang daerah lain, utamanya perkotaan,” kata Sahat yang juga merupakan Sekretaris Umum DPP GAMKI.
Terkait penyaluran bansos dan BLT Dana desa, Sahat melihat data penerima bantuan sosial masih carut marut dan harus segera dirapikan. Pemerintah juga diharapkan membuka pos pengaduan masyarakat untuk melaporkan praktik penyelewengan bantuan sosial.
Sahat mengingatkan pentingnya dibangun solidaritas nasional di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengajak masyarakat Indonesia bergotong-royong melawan Covid-19.
"Pemerintah melalui institusi terkait harus mengajak masyarakat sipil terkhusus tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membangun solidaritas nasional di tengah masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat meminimalisir konflik dan saling membantu di tengah bencana bersama ini," pungkasnya.
Ardi menyarankan pemerintah menggandeng tokoh-tokoh masyarakat di level grassroot, karena mereka memiliki pengaruh di tengah masyarakat, setidaknya di kelompok mereka masing-masing.
Ardi juga mengingatkan kepolisian untuk mengutamakan pendekatan yang proporsional dan terukur dalam menampung aspirasi masyarakat di tengah pandemi covid-19.
Pembina Puspolkam Indonesia, Sahat Martin Philip Sinurat menyampaikan bahwa pemerintah sampai saat ini telah melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 dengan mempertimbangkan berbagai hal, antara lain persoalan sosial, ekonomi, keamanan, dan lainnya.
Senada dengan narasumber yang lain, Sahat menyampaikan pemerintah harus menjaga komunikasi publik yang baik serta pentingnya political will dari setiap pejabat sehingga jaring pengaman sosial dapat tepat sasaran dan tidak dikorupsi. Ia juga menyinggung kesiapan desa menghadapi Covid-19, utamanya mengenai ketahanan pangan.
“Isu yang penting di daerah adalah memastikan desa dapat menjaga kesehatan warganya sembari tetap mampu memproduksi bahan pangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan desa tersebut, bahkan mampu menopang daerah lain, utamanya perkotaan,” kata Sahat yang juga merupakan Sekretaris Umum DPP GAMKI.
Terkait penyaluran bansos dan BLT Dana desa, Sahat melihat data penerima bantuan sosial masih carut marut dan harus segera dirapikan. Pemerintah juga diharapkan membuka pos pengaduan masyarakat untuk melaporkan praktik penyelewengan bantuan sosial.
Sahat mengingatkan pentingnya dibangun solidaritas nasional di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengajak masyarakat Indonesia bergotong-royong melawan Covid-19.
"Pemerintah melalui institusi terkait harus mengajak masyarakat sipil terkhusus tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membangun solidaritas nasional di tengah masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat meminimalisir konflik dan saling membantu di tengah bencana bersama ini," pungkasnya.
(mpw)
tulis komentar anda