Pandemi, Pendirian BLK Komunitas Diturunkan Jadi 1.000 Unit

Selasa, 04 Agustus 2020 - 15:14 WIB
Pemerintah menurunkan target pendirian Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK-K) dari 2.000 menjadi 1.000 unit karena adanya pandemi COVID-19. FOTO/SINDOnews/NENENG ZUBAIDAH
JAKARTA - Pemerintah menargetkan tahun ini mendirikan 2.000 Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK-K) untuk pelatihan vokasi. Namun karena adanya pandemi target itu diturunkan menjadi 1.000 BLK-K saja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pandemi COVID-19 ini berdampak pada dialihkannya anggaran pemerintah untuk menangani penanganan kesehatan akibat corona, dampak perekonomian dan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak corona. Hal ini berakibat juga kepada target pendirian BLK-K yang semula ditargetkan ada 2.000 berkurang menjadi 1.000 unit.

"BLK Komunitas tetap berjalan dengan pengurangan kapasitas. Yang semula dialokasikan 2.000 menjadi 1.000. Memang berkurang tapi kalau dari 1.000 itu bisa maksimal mengerjakan peran pelatihan vokasi," katanya pada penandatanganan perjanjian kerja sama penerima bantuan pembangunan gedung workshop dan peralatan pelatihan vokasi BLK Komunitas Tahap 1 Tahun 2020 di kantor Kemenaker, Selasa (4/8/2020).( )



Meski jumlahnya berkurang tapi Ida berharap lembaga yang mendirikan BLK Komunitas bisa memaksimalkan pelatihan vokasi dengan membangun jejaring. Kata dia, caranya dengan membangun kerja sama dengan perguruan tinggi di daerah setempat. Selain itu, juga bangun jejaring dengan dunia industri, sehingga bisa memberikan pelatihan kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri tersebut.

Politikus PKB ini menjelaskan, BLK komunitas diperlukan karena BLK yang ada itu berdirinya di provinsi atau kabupaten/kota. Sementara masyarakat yang memerlukan pelatihan vokasi adanya di pedesaan. Oleh karena itu, jelasnya, BLK Komunitas ini mendekatkan pelatihan tersebut ke masyarakat desa setempat. Selain itu, dengan adanya BLK komunitas ini juga akan mengganti peran BLK pembina yang belum dimiliki di provinsi.

Ida mengatakan, pengembangan SDM ini penting karena Indonesia akan mendapat bonus demografi pada 2030 nanti. Jangan sampai generasi muda saat ini yang akan memasuki usia produktif malah tidak produktif. "Sekarang saja tantangan yang kita hadapi dibandingkan negara ASEAN meski jumlah penduduk kita lebih banyak tapi dari segi kompetensi kalah dengan Singapura, Malaysia dan negara lain yang seharusnya jauh dari negara kita," katanya.( )
(abd)
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More