Asosiasi Desak RPP Kesehatan dan Pengamanan Zat Adiktif Dibuat Terpisah
Jum'at, 29 September 2023 - 09:28 WIB
Hasil tembakau merupakan industri yang sangat luas, dan memiliki dampak yang sangat besar bagi perekonomian negara, sehingga perlu diatur dengan lebih fokus dan komprehensif. "Sikap kami (APVI) menolak diaturnya zat adiktif di dalam RPP Kesehatan tersebut. Kami mendukung PP khusus untuk hasil tembakau dan rokok elektronik," ujarnya.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menegaskan, tak semestinya Kemenkes diberikan kewenangan penuh terkait pengaturan zat adiktif, seperti dalam RPP Kesehatan yang tengah digodok. "Harusnya terkait ini (zat adiktif) tidak dimonopoli Kementerian Kesehatan sendiri, tapi juga melibatkan kementerian yang lain. Kan ada Kementerian Perdagangan atau Kementerian Pertanian," kata Trubus.
Trubus menilai peraturan terkait zat adiktif sangat berdampak besar pada sektor hulu seperti pertembakauan. Sangat merugikan masyarakat khususnya para petani tembakau. "Di UU Kesehatan pemerintah sudah bersikap adil, masyarakat atau petani tembakau harus dibina. Bukan malah dibinasakan," katanya.
Di sisi lain, langkah Kemenkes melarang produk tembakau di Indonesia akan berdampak kepada produk legal dan seakan memberikan insentif kepada produk ilegal. "Misi Kementerian Kesehatan kan melarang rokok, dampaknya rokok ilegal marak dan ini sangat merugikan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan," imbuhnya.
Menurut Trubus, IHT harus diatur secara terpisah dalam RPP lainnya sebagaimana dimandatkan di dalam UU. Pemerintah tidak seharusnya membuat peraturan yang melangkahi peraturan di atasnya. "Sebenarnya sejak pembahasan UU Kesehatan, tembakau dan vape ini sudah dikeluarkan dari UU, tapi DPR tetap saja memasukkan dalam UU Kesehatan. Harusnya dibuatkan peraturan tersendiri. Karena jumlah petani tembakau kita sangat besar dan terdampak itu," imbuhnya.
Trubus sepakat atas usulan pemerintah untuk mengurangi produksi rokok. Namun bukan meniadakan produksi rokok. "Harus tetap diberikan ruang bagi petani tembakau. Kan kebijakan publik petani ada," katanya.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menegaskan, tak semestinya Kemenkes diberikan kewenangan penuh terkait pengaturan zat adiktif, seperti dalam RPP Kesehatan yang tengah digodok. "Harusnya terkait ini (zat adiktif) tidak dimonopoli Kementerian Kesehatan sendiri, tapi juga melibatkan kementerian yang lain. Kan ada Kementerian Perdagangan atau Kementerian Pertanian," kata Trubus.
Trubus menilai peraturan terkait zat adiktif sangat berdampak besar pada sektor hulu seperti pertembakauan. Sangat merugikan masyarakat khususnya para petani tembakau. "Di UU Kesehatan pemerintah sudah bersikap adil, masyarakat atau petani tembakau harus dibina. Bukan malah dibinasakan," katanya.
Di sisi lain, langkah Kemenkes melarang produk tembakau di Indonesia akan berdampak kepada produk legal dan seakan memberikan insentif kepada produk ilegal. "Misi Kementerian Kesehatan kan melarang rokok, dampaknya rokok ilegal marak dan ini sangat merugikan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan," imbuhnya.
Menurut Trubus, IHT harus diatur secara terpisah dalam RPP lainnya sebagaimana dimandatkan di dalam UU. Pemerintah tidak seharusnya membuat peraturan yang melangkahi peraturan di atasnya. "Sebenarnya sejak pembahasan UU Kesehatan, tembakau dan vape ini sudah dikeluarkan dari UU, tapi DPR tetap saja memasukkan dalam UU Kesehatan. Harusnya dibuatkan peraturan tersendiri. Karena jumlah petani tembakau kita sangat besar dan terdampak itu," imbuhnya.
Trubus sepakat atas usulan pemerintah untuk mengurangi produksi rokok. Namun bukan meniadakan produksi rokok. "Harus tetap diberikan ruang bagi petani tembakau. Kan kebijakan publik petani ada," katanya.
(cip)
tulis komentar anda