Asosiasi Desak RPP Kesehatan dan Pengamanan Zat Adiktif Dibuat Terpisah

Jum'at, 29 September 2023 - 09:28 WIB
Petani tengah memantau pertumbuhan tembakau jelang masa panen beberapa waktu lalu. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan . Salah satu substansinya terkait zat adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik yang akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) terpisah.

Amanah tersebut harus ditaati dalam proses perumusan peraturan turunan, setiap aturan di dalamnya harus disepakati lintas kementerian, tidak dimonopoli Kementerian Kesehatan (Kemenkes).



Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Garindra Kartasasmita menyampaikan, saat ini Kemenkes tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kesehatan dalam bentuk Omnibus yang juga akan mengatur mengenai pengamanan zat adiktif. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan mandat yang diberikan oleh UU.

Garindra menilai pasal-pasal terkait pengamanan zat adiktif, yakni Pasal 435 hingga 460 di RPP Kesehatan, bukan lagi bersifat mengatur, melainkan berupa pelarangan yang sangat restriktif terhadap berbagai aktivitas industri dari hulu hingga hilir ekosistem pertembakauan.

Baca juga: Panglima TNI Mutasi 38 Perwira, Ini Daftar Lengkapnya
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!