PKB, Koalisi Perubahan dan Kepentingan NU

Kontroversi bergabungnya PKB dalam Koalisi Perubahan seyogianya dilihat secara open minded dari perspektif kepentingan NU secara makro. Masuknya PKB sebagai bagian dari anggota Koalisi Perubahan memiliki artis strategis, setidaknya memberikan peluang untuk mengawal dan menjaga kelangsungan tradisi dan pengamalan nilai-nilai ajaran Ahlussunnah wal jamaah (Aswaja) dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya dalam kurun lima tahun kepemimpinan nasional ke depan. Tanpa kehadiran PKB dalam Koalisi Perubahan, sekiranya ARB ditakdirkan memimpin Indonesia, maka kepentingan NU sudah tentu tidak ada yang mengawal dan menjaganya.

Demikian pula, andaikan ARB memilih pendampingnya seorang tokoh populis NU dalam kapasitasnya sebagai individu dan lone wolf tanpa didukung parpol pengusung berbasis NU, maka posisi yang bersangkutan sebagai pendamping ARB dalam mengawal dan menjaga kepentingan NU tentunya tidak akan sekuat dan seefektif kekuatan lembaga partai politik, dalam hal ini PKB, dalam mengawal dan menjaga kepentingan NU.

Kalangan elite NU boleh saja memiliki penilaian tersendiri tentang sosok Cak Imin, namun sebagai pribadi Cak Imin tetap seorang santri dan Nahdliyin tulen yang tanpa diminta atau diperintahpun akan selalu terpanggil dan berjuang untuk menyuarakan kepentingan ulama dan umat serta mengamalkan nilai-nilai ajaran Aswaja. Fakta inilah yang menempatkan kehadiran PKB di dalam Koalisi Perubahan dinilai sangat penting dan strategis khususnya ditinjau dari aspek kepentingan NU.

Semangat tawassut

Dalam mengawal perjalanan NKRI ke depan, peranan NU diakui sangat penting. Dalam arti, tanpa dukungan NU, pemerintahan baru hasil Pemilu 2024 tentunya akan berjalan sendiri dalam menghadapi pelbagai permasalahan keumatan termasuk masalah penanganan terorisme, radikalisme dan masalah-masalah bernuansa keagamaan lainnya.

NU sebagai jam’iyah merupakan rumah bagi warga NU dengan ragam latar belakang sosial dan politik yang melingkupinya. Karena itu, dengan semangat tawassut, NU sebagai jam’iyah dituntut untuk terus berperan aktif sebagai pengayom dan perekat umat terlepas dari adanya perbedaan sikap politik atau pilihan politik di lingkup internal kehidupan umat NU. Dengan demikian, sebagai jam’iyah, NU dapat terus beristoqamah dalam mengayomi dan melayani umat, dalam arti NU tidak beranjak kemana-mana namun NU hadir di mana-mana melalui keberadaan dan kehadiran kader-kader terbaiknya. Salam Hubbul Wathon Minal Iman.