Gusdurian Kecam Bentrokan Aparat dan Warga di Pulau Rempang Batam
Senin, 11 September 2023 - 14:52 WIB
Ribuan warga berunjuk rasa terkait rencana pengembangan Pulau Rempang dan Galang menjadi kawasan ekonomi baru di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (23/8/2023). FOTO/ANTARA/TEGUH PRIHATNA
JAKARTA - Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Qotrunnada Wahid mengeluarkan 6 pernyataan sikap merespons bentrokan yang terjadi antara aparat kepolisian dan warga di Pulau Rempang , Batam, beberapa waktu lalu. Alissa Wahid menilai bentrokan di Pulau Rempang itu sama sekali tak mencerminkan demokrasi.
Menurut Alissa, demokrasi seharusnya mampu memberikan perlindungan kepada setiap warga negara.
"Apa yang hari ini terjadi di Rempang, itu kepentingan negara, proyek strategis negara tapi mengorbankan rakyat. Tidak seperti itu yang namanya demokrasi. Demokrasi adalah perlindungan terhadap setiap warga negara," kata Alissa dikutip dari laman resmi NU Online, Senin (11/9/2023).
Alissa juga mengecam aksi penembakan gas air mata yang dilakukan aparat kepolisian dalam menertibkan massa. Menurutnya, gas air mata tidak semestinya digunakan serampangan apalagi diarahkan kepada warga.
"Gas air mata tidak boleh digunakan sembarangan, apalagi ke rakyat yang sedang mempertahankan kelangsungan hidup. Harus ada alasan kuat," ujarnya.
Berikut ini 6 pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Qotrunnada Wahid:
1. Mengecam kekerasan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan yang dilakukan oleh aparat gabungan ketika pengukuran lahan. Aparat harus menghormati hak asasi warga negara terutama hak atas keadilan dan perlakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
2. Meminta kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk menarik aparat gabungan dari Pulau Rempang serta melakukan penyelidikan dan sanksi bagi aparat yang melakukan kekerasan dan tindakan ugal-ugalan terhadap warga sipil. Polri dan TNI harus memiliki pedoman penanganan konflik yang berperspektif melindungi, bukan melukai
Menurut Alissa, demokrasi seharusnya mampu memberikan perlindungan kepada setiap warga negara.
"Apa yang hari ini terjadi di Rempang, itu kepentingan negara, proyek strategis negara tapi mengorbankan rakyat. Tidak seperti itu yang namanya demokrasi. Demokrasi adalah perlindungan terhadap setiap warga negara," kata Alissa dikutip dari laman resmi NU Online, Senin (11/9/2023).
Baca Juga
Alissa juga mengecam aksi penembakan gas air mata yang dilakukan aparat kepolisian dalam menertibkan massa. Menurutnya, gas air mata tidak semestinya digunakan serampangan apalagi diarahkan kepada warga.
"Gas air mata tidak boleh digunakan sembarangan, apalagi ke rakyat yang sedang mempertahankan kelangsungan hidup. Harus ada alasan kuat," ujarnya.
Berikut ini 6 pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Qotrunnada Wahid:
1. Mengecam kekerasan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan yang dilakukan oleh aparat gabungan ketika pengukuran lahan. Aparat harus menghormati hak asasi warga negara terutama hak atas keadilan dan perlakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
2. Meminta kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk menarik aparat gabungan dari Pulau Rempang serta melakukan penyelidikan dan sanksi bagi aparat yang melakukan kekerasan dan tindakan ugal-ugalan terhadap warga sipil. Polri dan TNI harus memiliki pedoman penanganan konflik yang berperspektif melindungi, bukan melukai
tulis komentar anda