Aspek Hukum Polemik Kasus Basarnas

Akan tetapi melihat kasus tipikor sebagai masalah bersama antarlembaga negara untuk kepentingan Indonesia, baik di dalam negeri maupun imejnya terhadap pandangan masyarakat internasional.

Ke depan perlu dipertimbangkan serius koordinasi dan sinkronisasi antara Mabes TNI dan KPK dalam bentuk sebuah Perpres yang lebih lengkap dan rinci hukum acara peradilan militer disertai perubahan hukumm acara UU Tipikor mengatur khusus anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi dan yang melakukan secara bersama-sama dengan anggota masyarakat.

Namun yang harus dijaga adalah tidak lagi ada kesan masyarkat terdapat diskriminasi perlakuan hukum antara pelaku tipikor anggota militer dan anggota masyarakat sipil lain, sehingga antara kedua pihak memiliki kedudukan hukum yang lebih ajeg, jelas, dan tidak multitafsir.