Kasus Positif Corona Tembus 100.000, Daerah Zona Merah Meningkat
Selasa, 28 Juli 2020 - 07:11 WIB
Karena itulah dibuat peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 untuk memetakan suatu wilayah akan masuk ke dalam zona risiko tinggi, sedang, rendah ataupun hijau. “Karena ada perbedaan itu, makanya kita buat zonasi wilayah untuk memperkirakan dan mengestimasi risiko di sana apakah risiko tinggi, risiko sedang, risiko rendah, atau masuk dalam zona hijau yang tidak ada kasus,” katanya. (Baca juga: PKS Terkejut Gaji Pengelola Kartu Prakerja Rp47-77 Juta)
Dewi pun mencontohkan kasus Covid-19 di Jawa Timur. Bahwa di sana 60% kasusnya hanya berasal dari satu kota saja, padahal ada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. “Bahkan, di satu provinsi ada kabupaten/kota yang tidak bisa kita lihat semuanya sama. Kalau kita ngomong masalah Jawa Timur, ketika kita lihat lagi 60% kasus Jawa Timur ini dari satu kota. Padahal, di sana ada 30 lebih kabupaten/kota, ada 38 kabupaten/kota,” katanya.
Adanya peta zonasi risiko ini akan memudahkan dalam menganalisis penanganan Covid-19 di suatu wilayah. “Jadi, kita melihat semua tidak bisa kita samakan. Apakah semua merah di Jawa Timur? Oh, belum tentu. Ketika kita melihat analisis lebih dalam ke dalam skop yang lebih kecil, ke kabupaten kota kita bisa melihat dengan lebih jelas di sana bagaimana penanganannya,” tutur Dewi. (Lihat videonya: Kawanan Monyet Liar Serbu Permukiman Warga di Lembang Bandung)
Sementara itu, DPR mengungkapkan keprihatinannya atas lonjakan kasus positif virus korona di Tanah Air. Karena itu, Komisi II DPR akan menjalankan fungsi pengawasannya dalam masa sidang berikutnya pada pertengahan Agustus mendatang. Selain itu, DPR akan melihat bagaimana implementasi dan kinerja Komite Penanganan Covid-19 yang baru saja dibentuk Presiden Joko Widodo.
“Dengan kasus Covid-19 yang semakin meningkat tentu, sebagai lembaga tinggi yang juga punya fungsi pengawasan, bukan tidak mungkin dalam masa sidang nanti kami akan mengadakan rapat dengan pemerintah untuk membahas hal ini,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dacso Ahmad kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. (Dita Angga/Binti Mufarida)
Dewi pun mencontohkan kasus Covid-19 di Jawa Timur. Bahwa di sana 60% kasusnya hanya berasal dari satu kota saja, padahal ada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. “Bahkan, di satu provinsi ada kabupaten/kota yang tidak bisa kita lihat semuanya sama. Kalau kita ngomong masalah Jawa Timur, ketika kita lihat lagi 60% kasus Jawa Timur ini dari satu kota. Padahal, di sana ada 30 lebih kabupaten/kota, ada 38 kabupaten/kota,” katanya.
Adanya peta zonasi risiko ini akan memudahkan dalam menganalisis penanganan Covid-19 di suatu wilayah. “Jadi, kita melihat semua tidak bisa kita samakan. Apakah semua merah di Jawa Timur? Oh, belum tentu. Ketika kita melihat analisis lebih dalam ke dalam skop yang lebih kecil, ke kabupaten kota kita bisa melihat dengan lebih jelas di sana bagaimana penanganannya,” tutur Dewi. (Lihat videonya: Kawanan Monyet Liar Serbu Permukiman Warga di Lembang Bandung)
Sementara itu, DPR mengungkapkan keprihatinannya atas lonjakan kasus positif virus korona di Tanah Air. Karena itu, Komisi II DPR akan menjalankan fungsi pengawasannya dalam masa sidang berikutnya pada pertengahan Agustus mendatang. Selain itu, DPR akan melihat bagaimana implementasi dan kinerja Komite Penanganan Covid-19 yang baru saja dibentuk Presiden Joko Widodo.
“Dengan kasus Covid-19 yang semakin meningkat tentu, sebagai lembaga tinggi yang juga punya fungsi pengawasan, bukan tidak mungkin dalam masa sidang nanti kami akan mengadakan rapat dengan pemerintah untuk membahas hal ini,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dacso Ahmad kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. (Dita Angga/Binti Mufarida)
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(ysw)
tulis komentar anda