Satelit Milik Indonesia, Satria-1 Akan Diluncurkan dari Florida AS
Senin, 19 Juni 2023 - 03:45 WIB
Denny menuturkan Satria-1 akan melayani 20 sampai 30 ribu titik layanan publik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dia mengungkapkan, kecepatan internet Satria-1 bisa sudah mencapai orbit mencapai 10 Gbps.
"Selanjutnya secara bertahap, sesuai rencana dalam tiga tahun ke depan akan digunakan kapasitas hingga sampai 150 Gbps," tuturnya.
Menurut Direktur Danny Januar, Pemerintah akan terus memantau dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat wilayah 3T akan layanan internet cepat. Sehingga ada kemungkinan Pemerintah mengalokasikan pengadaan akses internet satelit yang lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Dalam Indonesia Broadband Plan, dulu kebutuhannya mimial 1Mbps per titik, namun dalam perjalanan waktu ada evaluasi kebutuhan optimal dan minimal bisa mencapai 4Mbps. Karena itu, Pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan konsumsi publik dan harapan masyarakat akan akses internet,” ungkapnya.
Sementara, untuk peluncurannya Plt Direktur Utama Badan Aksesibiiltas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo Arief Tri Hardiyanto menyatakan SpaceX mengumumkan masih sesuai jadwal. Diapun berharap, cuaca bersahabat saat peluncuran Satria-1.
"Satria-1 akan diluncurkan ke orbit dengan roket Falcon 9 milik Space Exploration Technologies Corporation, atau dikenal dengan SpaceX dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat," ucapnya.
Lebih jelas, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong SATRIA-1 akan bermanfaat bagi Penyuluh Informasi Publik (PIP) yang menjadi salah satu ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat. Sehingga, dengan dukungan akses internet bisa membuat kerja mereka lebih maksimal.
"Membuat laporan dan program kerja jauh lebih cepat," ungkapnya.
PIP merupakan aparat sipil negara yang berasal dari penyuluh pertanian, agama dan petugas lapangan keluarga berencana. Kementerian Kominfo melaksankan Program PIP sejak tahun 2017 sebagai bagian dari government public relations yang ditujukan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah.
“Mereka melakukan komunikasi tatap muka secara langsung. Ada kendala kalau membuat proposal atau melaporkan kegiatan harus menempuh perjalanan berkilo-kilo meter. Mereka akan boleh menggunakan jaringan internet dengan datang ke kantor desa atau pemerintahan," tutur Dirjen Usman Kansong.
"Selanjutnya secara bertahap, sesuai rencana dalam tiga tahun ke depan akan digunakan kapasitas hingga sampai 150 Gbps," tuturnya.
Menurut Direktur Danny Januar, Pemerintah akan terus memantau dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat wilayah 3T akan layanan internet cepat. Sehingga ada kemungkinan Pemerintah mengalokasikan pengadaan akses internet satelit yang lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Dalam Indonesia Broadband Plan, dulu kebutuhannya mimial 1Mbps per titik, namun dalam perjalanan waktu ada evaluasi kebutuhan optimal dan minimal bisa mencapai 4Mbps. Karena itu, Pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan konsumsi publik dan harapan masyarakat akan akses internet,” ungkapnya.
Sementara, untuk peluncurannya Plt Direktur Utama Badan Aksesibiiltas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo Arief Tri Hardiyanto menyatakan SpaceX mengumumkan masih sesuai jadwal. Diapun berharap, cuaca bersahabat saat peluncuran Satria-1.
"Satria-1 akan diluncurkan ke orbit dengan roket Falcon 9 milik Space Exploration Technologies Corporation, atau dikenal dengan SpaceX dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat," ucapnya.
Lebih jelas, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong SATRIA-1 akan bermanfaat bagi Penyuluh Informasi Publik (PIP) yang menjadi salah satu ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat. Sehingga, dengan dukungan akses internet bisa membuat kerja mereka lebih maksimal.
"Membuat laporan dan program kerja jauh lebih cepat," ungkapnya.
PIP merupakan aparat sipil negara yang berasal dari penyuluh pertanian, agama dan petugas lapangan keluarga berencana. Kementerian Kominfo melaksankan Program PIP sejak tahun 2017 sebagai bagian dari government public relations yang ditujukan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah.
“Mereka melakukan komunikasi tatap muka secara langsung. Ada kendala kalau membuat proposal atau melaporkan kegiatan harus menempuh perjalanan berkilo-kilo meter. Mereka akan boleh menggunakan jaringan internet dengan datang ke kantor desa atau pemerintahan," tutur Dirjen Usman Kansong.
Lihat Juga :
tulis komentar anda