Tantangan Pilkada Melahirkan Negarawan
Jum'at, 24 Juli 2020 - 15:39 WIB
Kekhawatiran sebagian ahli tentang dampak Pilkada yang dapat membuat penyebaran Covid-19 harus benar-benar menjadi alarm dan sekaligus pembuktian bagi para penyelenggara untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Data kasus Covid-19 per 23 Juli 2020 yang menyebutkan 93.657 orang di Indonesia tekah terjangkit wabah mematikan asal Kota Wuhan, China ini tidak boleh dianggap bukan masalah.
Para penyelenggara harus benar-benar memahami ada aturan dan pola kerja yang berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Sebagaimana tercantum pada pasal 8C PKPU 17/2020 bahwa seluruh tahapan, program dan jadwal pemilihan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19. Penyelenggara, peserta Pilkada dan juga masyarakat harus menjadi subjek aktif dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi global Covid-9 ini.
Publik Memilih Kandidat
Meski saat ini semua pihak sedang fokus pada pandemi Covid-19, perlu dicatat bahwa ruh dari kesuksesan Pilkada adalah terpilihnya sosok-sosk yang memilki kapasitas dan integritas untuk kemudian diuji untuk merebut kursi kepemimpinan daerah. Terlepas dari pro dan kontra dari pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi, masyarakat harus terlibat total dalam menentukan siapa saja para calon yang akhirnya diusung oleh masing-masing partai politik.
Di luar kemunculan calon perseorangan di banyak daerah, kecenderungan penguasaan partai politik dalam memilih kandidat harus diubah. Masyarakat harus dilibatkan saat melakukan screening untuk menentukan para calon yang akan bertarung merebut kursi kepemimpinan daerahnya. Partai politik juga tidak boleh mengabaikan suara dan kehendak publik.
Partai politik harus melibatkan simpul-simpul masyarakat di bawah untuk diajak bicara dalam menentukan sosok yang tepat untuk diusung sebagai kandidat. Dengan proses politik yang minim hegemoni kekuasaan parpol, maka kandidat yang ditawarkan akan benar-benar mewakili politik substantif (kepentingan publik) yang menjamin masa depan di setiap daerah.
Jika proses politik pra Pilkada memfasilitasi peran masyarakat, maka kekhawatiran tentang kemunculan calon tanpa memiliki kapasitas dan integritas akan minim terjadi. Termasuk munculnya kandidat yang didasari kedekatan politik praktis juga akan dapat dihindari.
Isu politik dinasti, kandidat yang hanya bermodal uang dan isu-isu yang menggejala dan merusak substansi dari demokrasi bisa dihilangkan. Cara dan pola pikir politik semacam ini harus dimulai, mengedepankan calon berkualitas demi menciptakan suatu proses politik yang mewakili kepentingan masyarakat adalah keniscayaan.
Pilkada Melahirkan Negarawan
Para penyelenggara harus benar-benar memahami ada aturan dan pola kerja yang berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Sebagaimana tercantum pada pasal 8C PKPU 17/2020 bahwa seluruh tahapan, program dan jadwal pemilihan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19. Penyelenggara, peserta Pilkada dan juga masyarakat harus menjadi subjek aktif dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi global Covid-9 ini.
Publik Memilih Kandidat
Meski saat ini semua pihak sedang fokus pada pandemi Covid-19, perlu dicatat bahwa ruh dari kesuksesan Pilkada adalah terpilihnya sosok-sosk yang memilki kapasitas dan integritas untuk kemudian diuji untuk merebut kursi kepemimpinan daerah. Terlepas dari pro dan kontra dari pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi, masyarakat harus terlibat total dalam menentukan siapa saja para calon yang akhirnya diusung oleh masing-masing partai politik.
Di luar kemunculan calon perseorangan di banyak daerah, kecenderungan penguasaan partai politik dalam memilih kandidat harus diubah. Masyarakat harus dilibatkan saat melakukan screening untuk menentukan para calon yang akan bertarung merebut kursi kepemimpinan daerahnya. Partai politik juga tidak boleh mengabaikan suara dan kehendak publik.
Partai politik harus melibatkan simpul-simpul masyarakat di bawah untuk diajak bicara dalam menentukan sosok yang tepat untuk diusung sebagai kandidat. Dengan proses politik yang minim hegemoni kekuasaan parpol, maka kandidat yang ditawarkan akan benar-benar mewakili politik substantif (kepentingan publik) yang menjamin masa depan di setiap daerah.
Jika proses politik pra Pilkada memfasilitasi peran masyarakat, maka kekhawatiran tentang kemunculan calon tanpa memiliki kapasitas dan integritas akan minim terjadi. Termasuk munculnya kandidat yang didasari kedekatan politik praktis juga akan dapat dihindari.
Isu politik dinasti, kandidat yang hanya bermodal uang dan isu-isu yang menggejala dan merusak substansi dari demokrasi bisa dihilangkan. Cara dan pola pikir politik semacam ini harus dimulai, mengedepankan calon berkualitas demi menciptakan suatu proses politik yang mewakili kepentingan masyarakat adalah keniscayaan.
Pilkada Melahirkan Negarawan
Lihat Juga :